Bekasi – Calon Wakil Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang berpasangan dengan Calon Gubernur Deddy Mizwar, ingin buruh tani di Jawa Barat mendapatkan jaminan asuransi tenaga kerja seperti buruh di sektor lainnya.
Hal itu dinyatakan Dedi saat menyambangi sejumlah buruh tani di Desa Karangmekar Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi.
“Mereka buruh bukan petani, burung nyangkul, ngawuluku (traktor), tandur, ngarambet, dan buruh motong (ssat panen: red),” ujar Dedi, Selasa (6/3) di tengah swah siap panen di desa Karangmekar.
Menurut Dedi dalam siklus proses menanam hingga panen selama 4 bulan, penghasilan nyata mereka hanya dua bulan saat peroses menanam. Pasalnya jelas cawagub Jabar pasangan No.4 ini, kalau pendapatan buruh dihitung dari hasil padi saat di panen tidak maksimal, maka otomatis pendapatan para buruh potong padi pun akan berkurang.
Belum lagi, meski buruh ini bergelut di sawah memanen padi tetap kesulitan untuk mendapatkan beras.
“Mereka tidak mendapatkan beras, tapi uang sesuai padi yang didapatkan dan mereka membeli dengan harga mahal. Jadi kalau harga beras mahal, yang menjerit itu bukan hanya masyarakat umum, yang tiap hari di sawah juga menjerit,” ungkap Dedi yang diamini sejumlah buruh tani yang mengelilinginya.
Dedi juga menggambarkan betapa rendahnya upah buruh tani, seraya membandingkan jumlah padi yang harus didapat para buruh potong padi untuk sekedar bisa membeli semangkuk baso seperti yang mereka makan siang saat memanen padi di sawah yang dikunjunginya.
Menurutnya, upah buruh potong padi saat panen dipatok rata-rata 1/8 hasil panen, yang tentu saja diberikan dalam bentuk uang bukan pembagian padi atau beras hasil panen.
“Bayangkan, untuk semangkuk baso makan siang mereka yang harganya sepuluh ribu rupiah saja, mereka harus bisa mendapatkan 14 kg padi, betapa rendahnya upah buruh tani ini, belum lagi kalau gagal panen,” ungkap Dedi.
Karena itu Dedi ingin selain upah buruh di sektor industri pertanian ini ditingkatkan seperti halnya upah buruh di sektor industri lainnya, juga harus dibuat program asuransi tenaga kerja dan asuransi proteksi saat terjadi gagal panen.
“Solusinya buruh tani harus diasuransikan, seperti kecelakaan kerja di pabrik kan diasuransikan, mereka ini kalau kecelakaan kerja di sawah dipatok ular atau kakinya kena cangkul, siapa yang menjaminnya? bisa-bisa mereka jatuh miskin untuk yang kedua kalinya,” tegas Dedi.
Disebutkan Dedi industri pertanian juga harus diasuransikan, sehingga ketika gagal panen maka pihak asuransi membayarnya sesuai jumlah nilai produksi yang diasuransikannya. Semisal jika target produksinya 5 ton yang dibayar asuransi, maka buruh tani masih tetap bisa mendapatkan bagian upahnya dari nilai yang dibayarkan perusahaan asuransi.
“Selain itu, pemerintah juga harus memberikan jaminan kesejahteraan pada para buruh tani ini, dijamin kesehatannya, sediakan dokter tiap desa, dijamin saat istrinya melahirkan, rumahnya diperbaiki, sekolah anaknya gratis. Baru mereka ini bisa tidur nyenyak, di Purwakarta juga bisa kok dibuat begitu,” pungkas Dedi (pri)