telusur.co.id - Presiden Joko Widodo semestinya secara etik meminta pertimbangan sejumlah lembaga negara yang otoritatif mengenai penelusuran jejak rekam integritas calon-calon menterinya.
Begitu disampaikan oleh pengamat hukum dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Ferdian Andi dalam keterangannya, Selasa (15/10/19).
"Calon pembantu presiden harus dipastikan sosok yang tidak tersandera oleh persoalan masa lalunya," kata Ferdian.
Menurut Ferdian, pertimbangan dari KPK dan PPATK sangat penting untuk dapat dijadikan rujukan bagi Presiden dalam memilih calon pembantunya. Karena, jika tak ditelusur rekam jejak mereka ditakutkan ada yang terindikasi terlibat dalam kasus korupsi atau pencucian uang.
"Di kadar yang sama, Presiden juga dapat meminta bahan dari BNPT terkait jejak rekam kandidat menteri apakah calon menteri terpapar paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila atau tidak," saran Ferdian.
"Termasuk Presiden juga dapat meminta bahan dari BNN apakah calon menteri memiliki riwayat penyalahgunaan narkotika atau tidak."
Bagi Ferdian, meminta pertimbangan dari lembaga-lembaga negara terkait jejak rekam semestinya dapat dijadikan tradisi yang baik untuk memastikan calon pembantu Presiden bersih lahir dan batin.
"Secara normatif, keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lembaga KPK, PPATK, BNPT dan BNN merupakan bentuk perlawanan negara terhadap tindak kejahatan korupsi, pencucian uang, terorisme dan narkotika," tukasnya.[Tp]