telusur.co.id - Semua pihak diminta tidak berfikir negatif, terkait 10 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah ditentukan, dan diuji di DPR hari ini.
Demikian disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan dalam Ruang Rapar Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, pihaknya mempertanyakan 10 kandidat yang sudah ditetapkan dengan tujuan, memastikan orang-orang yang sudah dipilih memiliki kompetensi baik dan bertanggungjawab kepada rakyat Indonesia, juga pemerintah.
"Kami di sini bukan ingin melemahkan KPK tetapi Komisi III DPR ingin mendapatkan penjelasan lengkap terperinci dari Pansel KPK. Jadi kami harap memang orang-orang terpilih memiliki visi misi yang matang, untuk membangun Indonesia,” kata Arteria.
Pimpinan KPK yang akan terpilih dalam periode mendatang, diharap melahirkan proses penegakkan hukum yang maksimal, sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
"Kami berharap pimpinan KPK selanjutnya benar benar dapat menjalankan aturan tersebut. Bukan hanya melakukan pemberantasan korupsi penanggulangan korupsi pun juga harus dilakukan karena sejauh ini, hal itu belum terlihat oleh kami di DPR," kata dia.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu mengaku ingin mengetahui secara rinci terkait 10 nama yang terpilih oleh panitia seleksi yang dianggap memenuhi syarat untuk menduduki kursi pimpinan KPK pada periode mendatang.
"Komisi III hanya ingin menyamakan frekuensi saja KPK selama ini bila baru terpilih selalu mengambil sikap kooperatif dengan DPR tetapi begitu duduk sikap berbeda yang diberikan kepada mereka selalu ditunjukkan bahkan tidak ingin diberikan masukan,” kata Masinton.
Politisi dari daerah pemilihan Jakarta ini menuturkan, pihaknya tidak ingin pimpinan KPK selanjutnya menunjukkan sikap tidak kooperatif kepada rakyat Indonesia dan pemerintah, karena hal itu sama saja melakukan gerakan radikal kepada pemerintah.
“Selama ini KPK selalu mengambil sikap sendiri, tidak ingin diberikan masukan, bahkan cenderung berani untuk menentang kebijakan-kebijakan baik yang diambil DPR maupun pemerintah. Ambil contoh saat DPR mengambil langkah untuk membentuk Pansus KPK pun menolak pemerintah di sini presiden memberikan masukan mereka pun menolak apa bedanya yang mereka lakukan dengan gerakan radikal,” kata dia.
“Kami berharap bahwa pimpinan KPK yang selanjutnya terpilih dapat menjalin kerjasama baik dengan kami DPR maupun pemerintah dalam menjalankan tugasnya tanpa bermaksud untuk melakukan intervensi tetapi harus bekerja sesuai dengan dasar undang undang yang ada bukan melakukan gerakan radikal yang berpotensi memecah persatuan bangsa,” kata Masinton. [ipk]