telusur.co.id - Posisi menteri dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan merupakan hak prerogatif presiden.
Hal tersebut disampaikan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Suharso Monoarfa di sela agenda Pendidikan Politik: Optimalisasi Peran dan Fungsi Anggota DPRD PPP Provinsi, Kota/Kabupaten se-Jawa Timur, Sabtu (5/10/2019).
"Kami tidak menyodorkan nama atau posisi sebagai menteri apa, karena itu kewenangan dan prerogatif presiden," kata Suharso.
Dia partai berlambang Ka'bah tersebut juga tidak mau mengusulkan, apalagi meminta jatah kursi menteri.
Ketika ditanya soal posisi Menteri Agama seperti periode sebelumnya, Suharrso mengaku semua adalah kewenangan presiden.
"Nantilah. Kita tunggu saja, bagaimana komposisi dan siapa saja yang duduk di kursi menteri," kata dia. [ipk]