telusur.co.id - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti pasifnya Komisi Kepolisian Nasional, terkait penanganan unjuk rasa mahasiswa dan siswa oleh aparat kepolisian, yang menimbulkan korban jiwa di beberapa daerah. Padahal, hal serupa juga terjadi pada aksi 21-23 Mei 2019.
Menurut Koordinator KontraS, Yati Andriyani, semestinya saat prosedur operasional standar tidak ditaati kepolisian atau terdapat dugaan penggunaan kekuatan berlebihan, Kompolnas bersuara memberi masukan dan mencari fakta.
"Ini tidak terlihat tindakan itu dilakukan, kesannya hanya diam saja menunggu laporan masuk. Kalau kaya gitu, ya lebih baik tidak ada Kompolnas menurut saya," kata Yati di Jakarta, Senin (14/10/2019).
Berulangnya penanganan unjuk rasa yang menimbulkan korban jiwa, kata dia, adalah teguran keras bagi Kompolnas, yang memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap kepolisian, selain memberikan masukan kebijakan.
Yati mengatakan apa pun latar belakang politik di balik suatu peristiwa, Kompolnas harus melihat dengan tegak lurus. Jangan sampai, kata dia, jadi jubir Polri.
"Apa artinya lembaga independen, lembaga eksternal kalau tidak merespons tindakan kepolisian," ujar Yati.
Ada pun korban jiwa dalam demo pelajar, Alamsyah Akbar (19) meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta, pada Kamis (10/10) setelah koma beberapa hari dengan luka-luka di kepala.
Dalam unjuk rasa mahasiswa di Kendari, dua orang mahasiswa Universitas Halu Oleo, yakni La Randi (20) dan Muh Yusuf Kardawi (19) tewas tertembak. Enam personel polisi diketahui membawa senjata api saat pengamanan unjuk rasa pada 26 September 2019.
Sementara dalam aksi 21-23 Mei 2019, sebanyak sembilan orang menjadi korban jiwa, empat di antaranya dipastikan Polri karena peluru tajam. Namun, hingga kini pelaku penembakan belum terungkap. [ipk]