telusur.co.id - Bukan hanya pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi saja yang 'teriak-teriak' agar Presiden RI, Joko Widodo menolak revisi Undang Undang KPK.
Ternyata, karyawan lembaga ad hoc itu juga melakukan hal serupa. Bahkan, meminta Joko Widodo bertindak tegas menolak calon pimpinan (capim) KPK bermasalah.
"Para pegawai berharap Presiden agar melakukan fungsinya sebagai Kepala Negara untuk mencegah KPK 'mati' dengan tidak meloloskan capim terduga pelanggar etik dan menolak revisi UU KPK," kata pegawai KPK, Christie Afriani, di sela aksi simbolik menutup logo KPK, di markas KPK, Jakarta, Minggu (8/9/2019),
Untuk itu, kata Christie, pegawai KPK berinisiatif meminta bantuan dari siapa pun dan di mana pun tanpa memandang latar belakang selama mempunyai visi dan kebencian atas korupsi yang merajalela.
"Bunga dan 'leaflet' permintaan tolong dari KPK dibagikan oleh 500 pegawai KPK di sekitar Bundaran HI Jakarta, Minggu," ucap dia.
Permintaan tolong kepada masyarakat itu, kata dia, karena hingga hari ini Presiden belum bertindak untuk secara tegas menolak capim bermasalah dan menolak revisi UU KPK tersebut.
Ia menyatakan rangkaian proses pemintaan tolong tersebut tersebut diakhiri dengan seremoni penutupan gedung KPK dengan kain hitam sebagai lambang kesuraman dan duka.
"Serangan terhadap KPK secara sistematis menyempurnakan serangan dari dalam dan luar sehingga paripurna membuat KPK 'mati' karena tidak berfungsi," ujar Christie. [ipk]