telusur.co.id - Peneliti Formapi Lucius Karus berharap, anggota DPR periode 2019-2024 menjauhi praktik penyelewenanggan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Karena, potensi anggota dewan memanfaatkan kekuasaan budgeting untuk menyunat anggaran yang dialokasikan untuk rakyat, itu sangat besar.
“Fungsi anggaran selama ini selalu dikotori dengan perilaku koruptif beberapa anggota DPR. Ini tentu saja masih sangat mungkin terjadi apalagi tuntutan akan uang banyak ini merupakan kebutuhan riil anggota dan juga parpol,”kata Lucius di Jakarta, Rabu (2/10/19).
Lucius menyarankan, Parlemen baru, perlu membangun sistem yang memungkinkan pembahasan anggaran tidak lagi jadi bancakan koruptor ataupun parpol. “Cukup sudah DPR menjadi ladang subur untuk bersemainya perilaku korupsi. Budaya transparan dan akuntabel itu mesti bisa diaplikasikan melalui aksi yang nyata agar bisa dipercaya publik,” imbuhnya.
Bagi Lucius, tuntutan akan parlemen yang modern dan kuat itu menjadi tugas bersama anggota DPR baru. Karenanya, sejak awal DPR mesti sudah terbiasa menggunakan kemajuan teknologi informasi untuk mendekatkan diri kepada rakyat.
"Kekuatan parlemen modern bukan pada semakin canggihnya perangkat teknologi tetapi pada kualitas penggunaan teknologi untuk menjadikan DPR semakin dekat dengan rakyat yang diwakili," tukasnya.