telusur.co.id - Para calon pimpinan (capim) KPK yang dikirimkan panitia seleksi (Pansel) kepada Presiden Joko Widodo, diharapkan mumpuni dalam tiga bidang. Adapun tiga bidang tersebut adalah integritas, kompetensi dan kepemimpinan.
Begitu dikatakan anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani terkait 10 nama Capim KPK yang dikirimkan Pansel ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, Senin (2/9/19).
"Pada sisi integritas, utamanya 10 capim ini tidak memiliki rekam jejak yang bermasalah seperti pernah dapat sanksi institusinya terkait pelanggaran etik atau sering dilaporkan masyarakat tentang perilakunya yang terkait dengan materi dan perilaku tidak bermoral," kata Arsul.
Arsul mengatakan, dari sisi integritas, para calon juga akan dinilai dari kepribadiannya apakah yang bersangkutan demam panggung atau tidak, yaitu sering bicara di media untuk hal-hal yang tidak pas bagi seorang penegak hukum.
Selain itu, dari sisi kompetensi, para capim KPK harus memiliki pengetahuan hukum positif di bidang pidana materil dan pidana formil (acara) terkait dengan pemberantasan korupsi dan pencucian uang hasil korupsi.
"Juga tentang konsepnya terkait pencegahan korupsi dan rekam jejaknya di bidang pemberantasan korupsi dalam dunia asal masing-masing," ujarnya.
Terkait kepemimpinan, kata dia, Komisi III DPR akan memilih komisioner yang bisa memimpin KPK dan seluruh sumber daya manusia di institusi tersebut.
Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai proses seleksi capim KPK sudah berjalan dan saat ini Pansel Capim KPK akan menyerahkan 10 nama kepada Presiden Jokowi. Setelah diserahkan, tentu nama-nama tersebut tidak bisa dikurangi atau ditambahkan lagi. Ke-10 nama tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh Presiden.
Dikatakannya, kalau Presiden ingin menindaklanjuti aspirasi masyarakat, tentu Presiden bisa menyampaikannya kepada DPR dan catatan-catatan ini akan disikapi DPR. Pasalnya, DPR punya kewenangan untuk memilih dan memutuskan dari 10 nama itu siapa yang akan dipilih.
Menurut dia, tinggal Presiden Jokowi kalau memiliki itikad baik, menyampaikan catatannya kepada DPR dan DPR akan menyikapinya.
"Apalagi Presiden punya partai pendukung di sini 61 persen di DPR RI untuk pemilu yang baru, sekarang juga sudah banyak pendukung Presiden di sini," katanya. [Fhr]