telusur.co.id - Ketua Fraksi NasDem Ahmad Ali menekankan perlunya memahami pola perilaku masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi dalam menangani masalah virus corona. Pola perilaku ini semestinya menjadi konsiderasi dari pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan.
Masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah dan atas, menurut Ahmad Ali, dengan kesadaran penuh mengisolasi diri di rumah sesuai anjuran pemerintah.
"Kalangan masyarakat ini memiliki kemampuan ekonomi untuk stok makanan di rumah serta kebutuhan keluarganya hingga masa darurat selesai. Hal ini ditandai dengan sepinya mall, lalu lintas di jalanan, retauran, hingga hotel," jelas Ahmad Ali di Jakarta, Jumat (27/3).
Sedangkan pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah, lanjut Ahmad Ali, yang mengandalkan penghasilan harian, seruan work from home belum diindahkan.
"Pilihan-pilihan rasional akhirnya menjadi dasar pemikiran dari masyarakat menengah ke bawah. Mereka masih melakukan kegiatan ekonomi di pasar, ngojek, dan berdagang seperti biasa. Padahal potensi penularan sangat tinggi di tempat-tempat keramaian,” ujarnya.
Mat Ali begitu ia sering disapa, menyelamatkan periuk masyarakat menengah ke bawah ini perlu diakselerasi guna mendukung kebijakan social distancing yang telah pemerintah keluarkan.
"Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan Bantuan Lansung Tunai non Cash sesuai dengan data yang telah digunakan oleh kementerian. Segerakan itu agar masyarakat kecil yang terdampak bisa segera menerima bantuan tersebut untuk melakukan social distancing. Perlu langkah-langkah solutif, ketika pemerintah inginkan social distancing berhasil, maka elemen terlemah ini perlu segera terstimulus” paparnya.
Bagi Mat Ali, masyarakat ekonomi menengah ke bawah ini berada dalam piramida ekonomi terbawah. Artinya, skalanya massif dan jumlahnya sangat besar, sehingga perlu diprioritaskan guna mendukung rencana-rencana pemerintah.
Sebelumnya, pemerintah berencana akan menggelontorkan Bantuan Lansung Tunai (BLT) untuk 29,3 juta penerima. Sebanyak 15,2 juta penerima di antaranya sudah terdata di Kementerian Sosial sebagai penerima bantuan pangan nontunai, sedangkan untuk sisanya 14,1 juta orang, pemerintah sedang menghitung kembali sambil menggulirkan BLT dari data Kemensos. [ham]