telusur.co.id - Situasi internal partai Golkar, jelang Munas pemilihan ketua umum semakin panas. Pasalnya, mosi tidak percaya kepada ketua umum Airlangga Hartanto akan terus digulirkan hingga menjadi petisi.
Pengurus Pleno DPP Partai Golkar Sirajuddin Abdul Wahab menjelaskan, terus dianulirnya mosi tidak percaya terhadap Airlangga, hingga sampai petisi rakyat. Bertujuan, agar masyarakat juga bisa menilai kepemimpinan Airlangga dalam memimpin Partai Golkar.
“Petisi ini kita maksudkan untuk menyerap aspirasi rakyat dan bagaimana persepsi rakyat yang memilih Partai Golkar terhadap kepemimpinan Partai Golkar di bawah Ketua Umum Airlangga Hartarto,” ujar Sirajuddin, Kamis (5/9/19).
Terhadap petisi ini, Sirajudin mengatakan, pihaknya akan segera menyiapkan seluruh poin-point Petisi.
Petisi, disebutnya, akan dilakukan setidaknya di 10 provinsi. Untuk itulah, ia mengajak seluruh elemen muda Partai Golkar di seluruh Indonesia, untuk ikut terlibat dan aktif mendukung gerakan Petisi ini.
Sirajudin juga mengungkapkan, pilihan petisi ini terpaksa dilakukannya. Karena, ia melihat situasi Partai Golkar saat ini sudah masuk level mengkhawatirkan. Dimana, Airlangga disebut sudah lebih dari satu tahun lebih tidak melaksanakan Rapat Pleno ditingkat DPP Partai Golkar.
Semua kebijakan yang diambil oleh Airlangga, dikatakannya juga, diputuskan oleh segelintir orang tanpa melewati mekanisme rapat yang diatur dalam Tata Kerja Partai Golkar.
“Ini jelas melanggar AD/ART Partai Golkar. Sikap seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Kepemimpinan Airlangga, semakin menjauhkan Partai Golkar sebagai partai modern, partai yang menjunjung tinggi asas keterbukaan, demokratisasi serta aspiratif. Realita ini tidak bisa kita tutup-tutupi lagi. Rakyat pemilih Partai Golkar harus tahu, bagaimana buruknya tata kelola dan manajemen Partai," tegasnya. [Fhr]