telusur.co.id - Presiden seharusnya ikut bertanggungjawab atas peristiwa pemadaman listrik di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat serta Jawa Tengah.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menanggapi pernyataan sikap presiden Joko Widodo yang kecewa terhadap PT PLN Persero atas peristiwa tersebut.
"Yang harusnya kecewa itu rakyat, bukan presiden. Masa presiden kecewa, nggak boleh," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, Presiden sebagai pihak yang memiliki kebijakan, seharusnya segera bertindak. Dia mencontohkan, misalnya memberhentikan direksi PLN.
"Kalau presiden itu memberhentikan direksi PLN, mengangkat yang baru. Itu (tugas presiden). Itu (kekecewaan) bukan statement presiden, itu statement rakyat kalau kecewa."
Sebelumnya, Presiden Jokowi mendatangi kantor pusat PT PLN hari ini, Senin (5/8/2019). Ia didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Di kantor pusat PLN Presiden mendengar penjelasan Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani. Seusai mendengarkan penjelasan yang berlangsung selama 10 menit, Jokowi menunjukkan kekesalannya.
Dia mengatakan, penjelasan Dirut PLN terlalu panjang. Kepala Negara meminta PLN untuk segera menangani persoalan pemadaman listrik ini. Setelah memberikan tanggapan, Jokowi dan rombongan langsung meninggalkan Gedung PLN. Bahkan, mantan Gubernur DKI ini, tak menyampaikan sepatah kata pun kepada wartawan. [ipk]
Laporan: Saeful Anwar