telusur.co.id - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengingatkan kepada pemerintah untuk menghentikan program prakerja. Sebab, jika program ini diteruskan hingga gelombang ke-30, sesuai rencana semula bakal bermasalah hukum.
"Saya ingin mengingatkan Presiden kalau program ini bisa menjadi persoalan hukum dan politik di kemudian hari. Apalagi, banyak kalangan kini sudah mencium bau amis program ini. Mereka berpendapat program ini salah sasaran serta harus dihentikan," ungkap Fadli Zon, Senin.
Di tengah pandemi ini, Pemerintah harus memperluas pemberian BLT. Jika segmen-segmen lain sudah di-cover oleh program bansos (bantuan sosial), maka untuk mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan atau pendapatan, anggaran Kartu Prakerja ini bisa dialihkan ke situ.
Menurut data KADIN, jumlah korban PHK saat ini bisa mencapai 15 juta orang. Angka ini jauh lebih besar dari data yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada 20 April lalu yang hanya mencatat 2,8 juta jiwa.
Sebagai catatan, angka 15 juta itu sudah menghitung para pekerja di sektor UMKM yang juga terkena dampak pandemi. Realitasnya bisa saja korban PHK lebih besar dari 15 juta karena hampir mayoritas sektor kerja baik formal maupun informal terdampak Covid-19.
"Itu sebabnya biaya pelatihan Kartu Prakerja yang tak masuk akal tadi harus segera dipangkas, dihentikan dan dialihkan BLT untuk memperluas penerima bantuan di tengah krisis ini," tandasnya. [ham]