telusur.co.id - Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) mendesak kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar mengambil langkah cepat dan menyeluruh untuk menghentikan program politik genoside atas nama agama yang dilakukan oleh PM Modhi karena bertentangan dengan HAM dan akal sehat.
“Melakukan tindakan anti kemanusiaan, mengatasnamakan agama PM Modhi beserta seluruh pemimpin di India didesak untuk menghormati dan melaksanakan isi deklarasi HAM PBB tahun 1948 untuk mewujudkan kehidupan bersama tanpa melihat perbedaan suku, agama dan ras,” ungkap Koordinator Presidium KAHMI, Herman Khaeron melalui keterangan tertulisnya.
Tak hanya itu, Herman juga mendesak pengadilan HAM Internasional untuk mengusut tuntas pelanggaran HAM yang secara nyata dilakukan oleh PM Modhi dan segera mengadilinya di pengadilan internasional sebagai pelaku tindakan kejahatan kemanusiaan.
“Mengutuk keras pembantaian terhadap umat Islam di India dan sangat menyesalkan sikap PM Modi yang tidak responsif terhadap kerusuhan yang menewaskan puluhan dan mencedarai ratusan warganya,” katanya, keras.
Pembantaian dan pembunuhan terhadap umat Islam di dekat kota Delhi India oleh sekolompok ektremis Hindu pada tanggal 23-24 Februari 2010 disponsori oleh PM. Narendra Modi dan partai pendukungnya, Bharatiya Janata Party (BJP).
Modi sebagai nasionalis Hindu ingin memutar jarum jam India dari negara sekuler menjadi negara nasional Hindu. Modi juga adalah tokoh di balik pembantaian 2.500 warga pada 2002 saat dia menjadi Menteri Utama negara bagian Gujarat yang mayoritas Muslim.
Melihat pembantaian warganya, Modi hanya menyampaikan sikapnya melalui media sosial yang menunjukkan dia adalah bagian dari ektremis Hindu anti-Muslim itu sendiri. [ham]