telusur.co.id - Proposal Donald Trump terkait penyelesaian konflik Palestina-Israel menuai banyak kecaman termasuk Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebut kesepakatan tersebut menjustifikasi penjajahan Israel dan merusak masa depan pembentukan negara Palestina.
“Sangat jelas sekali proposal Trump itu meneguhkan pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Proposal itu juga semakin menegaskan keberpihakan Trump kepada Israel yang sangat telanjang sekalipun harus melabrak hukum dan norma-norma internasional terutama Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334 yang mendesak Israel menghentikan pembangunan permukiman di tanah Palestina yang diduduki,” tegas Fadli.
Lebih jauh legislator yang juga anggota Komisi Luar Negeri itu menilai proposal Trump itu tidak cukup dikecam tapi juga ditolak. “Sebagai negara dengan konstitusi yang menolak dan memerangi penjajahan, kita wajib melawan proposal AS itu. Proposal itu ilegal dan ugal-ugalan. Posisi kita di Konferensi PUIC mendesak negara-negara Muslim dan dunia menekan Israel secara politik, ekonomi, sosial dan budaya agar tunduk kepada hukum dan norma internasional,” imbuh dia.
Pada sisi lain, proposal Trump itu merusak masa depan pembentukan negara Palestina yang berdaulat dengan ibu kota Yerusalem dan berdasarkan wilayah pra-1967. “Mengakui proposal deal of century usulan Trump adalah kekeliruan. Proposal itu melabrak ‘garis merah' hak-hak mendasar bangsa Palestina terutama hak legal mereka hidup di Tepi Barat yang dicaplok Israel dan hak atas Yerusalem sebagai ibu kota abadi negara Palestina,” kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat V itu.
Politisi yang juga mantan aktifis itu menyampaikan bahwa isu Palestina adalah isu utama di PUIC. “Seperti konferensi-konferensi sebelumnya, Konferensi Parlemen Negara-negara OKI di Burkina Faso juga mendapatkan perhatian penuh dari semua delegasi. Peran DPR sendiri terkait Palestina sangat diakui PUIC. Jangan dilupakan bahwa DPR lah yang mengusulkan dan kemudian diadopsi pembentukan Komisi Palestina di PUIC ketika Konferensi PUIC ke-7 di Palembang tahun 2012,” pungkas dia. [ham]