telusur.co.id - Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mengatakan dalam menghadapi covid-19, pemerintah mengalokasikan 110 triliun untuk program-program perlindungan sosial. "Aspek ini perlu kita ‘kuliti’ secara bersama karena dana sebesar itu beririsan langsung dengan masyarakat," ujar Mardani, Rabu.
Dari 110 triliun, di antaranya 65 triliun untuk tambahan Jaringan Pengaman Sosial. Di dalamnya ada dana 8,3 triliun untuk 19 juta keluarga yang terjaring program PKH. Lalu 10,9 triliun untuk sembako (bagi 4,8 juta keluarga) dan 10 triliun tambahan untuk kartu prakerja dan lainnya.
Beberapa yang perlu diawasi, Pertama, terkait kartu pra kerja. Ia mengaku sudah sampaikan pemerintah perlu modifikasi manfaat dari program ini. Target dan kegunaan perlu disesuaikan dengan kondisi para pekerja yang banyak ter-PHK. Fokus pada social safety net.
Dengan modifikasi 5,6 juta penerima, masing-maaing bisa menerima Rp1 juta untuk penuhi kebutuhan pokok. Padahal bila pemerintah niat meluncurkan program tersebut untuk membantu korban PHK, dari awal dana itu dapat diberikan ke perusahaan/pabrik sebagai insentif untuk cegah gelombang PHK.
Kedua, terkait PKH yang disebutkan naik 25% sehingga total anggaran menjadi 37,4 triliun. Kenaikan ini semata-mata bukan disebabkan oleh covid-19. Kenaikan anggaran 25% maupun program akan tetap berjalan dengan tanpa/adanya Covid-19. Mengapa?
Berdasarkan RPJMN 2019-2024 Kemensos telah menaikkan anggaran untuk ibu hamil dan anak usia dini dari 2,5 juta menjadi 3 juta. Begitu juga dengan kenaikan nilai komponen & jumlah peneriman manfaat yang menjadi 10 juta orang.
Hal tersebut sudah sesuai dengan Perpres No 61 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2020.
"Program ini baik, namun yang terpenting perlu diiringi dengan evaluasi data penerima manfaat. Banyak laporan ditingkat bawah yang ternyata masih banyak penerima dari keluarga mampu," katanya.
Hal lain, guru ngaji maupun honorer juga belum memiliki jaring prioritas pengamanan sosial padahal mereka juga terkena imbas dari pandemi ini.
Ketiga, terkait BLT yang dalam mekanisme pencairannya masih sulit. Viralnya protes yang dilakukan oleh Bupati Boltim (Sulawesi Utara) merupakan potret yang ada di lapangan. Kordinasi sampai tingkat RT & RW amat penting karena mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Program ini juga diharapkan tidak hanya menyasar ke masyarakat miskin yang sudah terdata. Disisi lain ada masyarakat rentan miskin (kelas menengah) hingga pekerja informal. CORE sudah merilis ada 37 juta orang diprediksi jatuh miskin akibat Covid-19.
Terakhir, dari semua skema program perlindungan sosial, perlu ada grand design khusus pemetaan program agar tidak tumpang tindih, seperti penyaluran bansos pusat/desa bertabrakan dengan program di daerah. Lakukan juga sinkronisasi kebijakan anggaran pusat & daerah.
"Karena data yang buruk memiliki potensi informasi yang tidak simetris. Hal tersebut berimbas pada pengambilan kebijakan yang tidak optimal atau bahkan keliru. Tetap kritis dengan awasi dana Covid19," tuntasnya. [ham]