telusur.co.id - Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera menyoroti anggaran dalam penanganan virus corona di Indonesia. Diapun meminta masyarakat untuk mengawasi dana covid 19.
Anggarkan untuk bidang kesehatan sebesar 75 triliun dari total 405 triliun untuk penanganan Covid-19. Bidang kesehatan dapat porsi lebih kecil dibanding sektor lain khususnya ekonomi. Tidak salah jika prioritas pemerintah dalam menangani Covid-19 dipertanyakan, kesehatan atau ekonomi?
Jika dirinci, dana kesehatan tersebut diarahkan untuk menyediakan APD, ventilator, upgrade RS rujukan, insentif dokter & santunan kematian tenaga medis. Angka 75 triliun amat kecil untuk menghadapi kondisi yang sudah masuk skala pandemi.
"Saya memahami kondisi ekonomi juga perlu mendapat prioritas. Namun di tengah pandemi & darurat kesehatan, keselamatan masyarakat harus jadi yang utama. Analoginya jika ada kebakaran, fokus untuk padamkan api yakni laju penyebaran Covid-19, bukan membersihkan puing-puing," katanya, Rabu.
Imbasnya dapat dilihat APD sempat langka dimana-mana, padahal ini sangat krusial untuk tenaga medis yang ada di lapangan. Kemudian tingkat tes Covid-19 juga mengkhawatirkan. Sampai tanggal 10 Mei, rasio test hanya 0.41 orang per 1000 penduduk. Jauh tertinggal dari negara Asia lainnya.
Sebut saja Malaysia yang rasio tes hampir 8 orang per 1000 orang, lalu Thailand 1.39 per 1000 orang, dan India 1.17 orang per 1000 orang. Untuk mendapat gambaran medan yang akurat, pemerintah harus tingkatkan kapasitas tes. Setidaknya 20x lipat untuk sejajar dengan Malaysia.
Masalah kapasitas tes juga dibayangi masalah akurasi. Metode rapid test yang dipilih pemerintah sejak awal memiliki tingkat akurasi yang rendah bahkan untuk orang yang punya gejala. Sementara pemerintah telah membeli 1 juta & mengedarkan hampir 500 ribu rapid test ke daerah. "Mubadzir jika melihat kondisi dana yang terbatas," kritiknya.
Belakangan pemerintah pun mengakui rapid test ini tidak efektif. Seharusnya mulai perbanyak tes PCR yang jauh lebih akurat & perkuat fasilitas pendukung lainnya. Perkuat Balitbangkes dan tingkatkan kapasitas tes secepat mungkin. "Idealnya 20x lipat dari kapasitas hari ini agar kita memiliki data yang akurat."
Hal lain, jangan ragu untuk investasi mengembangkan industri alat kesehatan & bahan baku obat dalam negeri. BPKM sudah menyebut porsi impor kedua aspek tersebut mencapai 90%. Pemerintah seharusnya malu melihat fenomena ini karena telah terjadi selama bertahun-tahun.
Terakhir, anggaran 75 triliun harus benar-benar dialokasikan untuk kesehatan. Karena potensi jebolnya anggaran tersebut jika melihat penerapan PSBB yang tidak efektif & bahkan ingin dilonggarkan.
"Mengingat Indonesia diperkirakan belum memasuki puncak kasus Covid-19, ada peluang pasien positif yang kian bertambah," tuntasnya. [ham]