telusur.co.id - Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo mendesak anggaran penanganan covid di Kementerian PUPR dan Kemenhub direalokasi karena tidak pro rakyat.
Salah satu belanja yang menjadi sorotan adalah anggaran pembelian vitamin untuk imunitas, makanan tambahan dan hingga tunjangan komunikasi dan insentif yang nilainya mencapai ratusan miliar.
"Ada anggaran sebesar Rp 320 miliar di Kemenhub dan Rp 244 miliar di Kementerian PUPR yang dialokasi untuk keperluan penanganan covid. Tapi, sayangnya tidak pro rakyat," ungkap Sigit dalam keterangan tertulisnya, Selasa.
Sebagian besar anggaran itu habis untuk kepentingan dan keselamatan kementerian itu sendiri. Bahkan, ada anggaran untuk pembelian vitamin untuk daya tahan tubuh para staf dan pejabat. Ada juga anggaran makanan tambahan, uang insentif dan tunjangan komunikasi.
"Ini sangat tidak pantas. Kenapa pembelian vitamin dan makan harus sampai dibebankan ke APBN, sementara diluar banyak rakyat yang kelaparan," kata Sigit Sosiantomo, anggota Komisi V dan Banggar dari FPKS DPR RI.
Seperti diketahui, dalam realokasi anggaran Kemenhub tahun 2020 terkait pandemi covid 19 dianggarkan dana sebesar Rp 320 miliar untuk kegiatan percepatanan penanganan covid dilingkungan Kemenhub.
Anggaran sebesar itu digunakan untuk pembelian peralatan pengaman diri, makanan dan minuman tambahan untuk petugas piket hingga pembelian penambahan daya tahan tubuh berupa vitamim c 1000mg dan multivitamin lainnya.
Sementara di Kementerian PUPR, terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 244 miliar untuk pembelian penambahan daya tahan tubuh bagi 40 ribu staf kantor dan balai di seluruh Indonesia, desinfektan dan sebagainya.
Pembelian penambahan daya tahan tubuh berupa vitamin c 1000 mg dan multivitin itu pemborosan anggaran sekaligus menunjukan ketidakpedulian terhadap rakyat. "Untuk apa beli vitamin c dosis tinggi yang mahal, toh kebutuhan vitamin c yang diperlukan tubuh hanya sekitar 62-90 mg/hari. Apa tidak mubazir dan memboroskan anggaran."
Sementara di luar banyak rakyat yang kelaparan, bahkan ada yang meninggal karena tidak makan. Mereka seharusnya yang lebih diutamakan. Kalau pejabat dan staf kan punya penghasilan dan bisa beli sendiri vitamin. "Tidak perlu dibiayai APBN," kata Sigit, Anggota DPR RI asal Dapil I Jatim.
Untuk itu, Sigit mendesak Kemenhub dan Kementerian PUPR untuk merealokasi kembali anggaran penanganan covid yang tidak perlu. Sigit meminta anggaran tersebut dialihkan untuk kepentingan rakyat.
"Batalkan belanja-belanja penanganan covid yang tidak pro rakyat. Dan alihkan semuanya untuk bansos guna membantu rakyat melawan pandemi," kata Sigit.