telusur.co.id - Plt Ketua Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Bekasi, H. Firman mengkritik kebijakan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja dalam yang cenderung lambat dan tidak efisien dalam menangani wabah Covid-19.
"Banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan dari Pemda," kritik Firman, Minggu.
Kedodorannya Pemda Bekasi, dijelaskan dia, karena lemahnya dan tidak akuratnya data penerima bantuan sosial. Kementerian Sosial memiliki model pendataan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Model ini menjadi sumber data utama bagi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Kartu Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai.
Menurut firman, titik lemah model tersebut tergantung pada input yang dilakukan pemerintah daerah. Karena, pendataan dan pemutakhiran data berasal dari pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial. Sebab itu, jika pemerintah daerah tidak melakukan pemutakhiran, maka hampir pasti datanya tak akan berubah.
Tak updatenya data kemiskinan, firman melihat banyak penyaluran bantuan yang tak tepat sasaran. Pasalnya, terdapat warga yang yang masuk klasifikasi warga miskin tidak mendapatkannya bahkan warga yang tak masuk klasifikasi mendapat bantuan.
"Kalau pemda proaktif melalui dinsos untuk melalukan pemutakhiran data kesejahteraan sosial, maka data penerima sistem jaringan pengaman sosial akan semakin baik dan ketepatan waktu dalam penyaluran bansos ke masyarakat sangat penting agar masyarakat tidak berkeliaran, tidak pulang kampung, dan tidak mengeluh," kata Firman.
Dalam hal wabah corona, kebijakan bantuan sosial akan meleset karena masyarakat yang hendak ditolong tak akan mendapatkan manfaatnya. Akibatnya, ekonomi tetap melemah, problem sosial akan makin kusut.
Bagaimanapun, kepala daerah tidak mau disebut tidak memikirkan dampak nyata virus corona terhadap kalangan kelas ekonomi bawah.
Kepala daerah akan dikenang sepanjang sejarah apabila kebijakannya sangat berarti buat masyarakat dan harus memikirkan orang banyak. "Ingat bahwa sesungguhnya kita jadi bupati karena rakyat percaya, jadikanlah jabatan kita sebagai bupati sebagai Amanah."
Tak itu saja, Firman juga mempermasalahkan pemasangan stiker foto Bupati Bekasi pada bantuan sosial (Bansos) Covid-19.
Tindakan pemasangan foto bupati telah mencederai solidaritas masyarakat dalam menghadapi COVID-19 apalagi dengan lambatnya penyaluran bantuan ke masyarakat yang terkena dampak COVID-19.
“Dalam pemberian bantuan apapun bentuknya tidak boleh, karena ini kurang etis dan tidak baik. Itu sangat mencederai solidaritas masyarakat dalam pemasangan foto bupati," ujar Firman.
Jelas ini sudah tidak sesuai dengan surat edaran KPK No 8 tahun 2020. Firman pun mengaku kecewa dengan sikap bupati.
"Kami salah satu dari partai yang pernah mengusung 2017-2022 sangat kecewa dengan kepemimpinan sekarang ini. Sejatinya sebagai bupati pengaganti harus lebih baik dari bupati sebelumnya, karena tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi moto partai koalisi waktu itu. Bekasi bersinar yang bermartabat," ungkapnya.