telusur.co.id - Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto mengatakan fenomena maraknya pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dibeberapa tempat belakangan merupakan persoalan serius.
Sebab, potret ini begitu nyata dan bukan hanya terjadi di satu daerah, banyak kasus serupa terjadi di berbagai daerah.
Karena itu, Didik mendesak pemerintah bergerak cepat untuk mengatasinya. Apabila pemerintah tidak tanggap terhadap situasi masyarakat saat ini, serta tidak segera mencarikan jalan keluar, tidak tertutup kemungkinan akan menstimulasi munculnya distrust dan frustasi publik yang lebih parah lagi.
"Potret demikian menunjukkan kepada kita semua begitu frustasinya masyarakat sehingga menyebabkan luapan emosi yang berlebihan. Ini juga sebagai oto kritik terhadap kebijakan, ketegasan dan kearifan pemimpin bangsa ini yang bisa dianggap tidak memberikan tauladan dan contoh yang baik kepada masyarakat," ungkap Didik melalui akun media sosialnya, Jumat.
Mungkin karena ketidaktegasan pemimpin, ucapan, tindakan pemimpin yang dianggap mencle mencle serta tidak bisa dipegang, Disharmoni keputusan dan kebijakan lintas departemen dan kelembagaan dalam bentuk ego sektoral membaut bingung masyarakat.
"Bisa saja masyarakat bingung memedomani kebijakan pemerintah. Tapi jangan sampai masyarakat tidak percaya lagi kepada pemimpinnya, pemerintahnya, bisa sangat bahaya."
Kata Didik, melayani masyarakat memang tidak mudah, mengayomi masyarakat tidak gampang, tapi ingat! itu memang tugas negara, tanggung jawab pemerintah dan pemimpin.
Untuk itu Didik perpandangan akan bijak jika pemerintah bijaksana dan tegas dalam membuat aturan, utuh dan terintegrasi yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Jangan pernah membuat kebijakan tanpa melibatkan masyarakat. Suara pemerintah itu hakekatnya harusnya refleksi suara masyarakat.
Akan bijak jika pemerintah terus melakukan sosialisasi yang baik dan utuh atas setiap aturan dan kebijakan yang dibuat. Pastikan semua lapisan masyarakat mengetahui dan memahami. Terus tingkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib hukum dan aturan.
Berikutnya, pastikan aparat penegak hukum dan aparat negara yang bertugas menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, pengayom masyarakat. Sabar, profesional dan momong, humanis serta manusiawi. Jangan sampai sebaliknya, petugasnya emosional, tindakannya provokatif, pendekatannya dengan cara kasar.
Yang tidak kalah utama, pekerjaan rumah pemimpin termasuk Presiden harus memberikan tauladan kepada masyarakat. Harus bijak, tegas, dan mumpuni dalm memimpin. Karena perilaku publik sangat dipengaruhi oleh perilaku pemimpinnya. Kalau rakyat sudah tidak percaya pemimpin, bisa dipastikan arah pengelolaan negara bis bahaya
Berdasarkan itu semua, ada bijaknya Pemerintah Pusat, Pemda beserta aparatnya, bertindak sebagai pelayan masyarakat abdi rakyat. Jangan bertindak sebagai penguasa yang menakuti rakyat. Terus dengarkan rakyat, buat kebijakan yang bertumpu sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.
"Kepada Masyarakat, saya mengajak untuk terus membangun kesadaran, megupdate sgl informasi dan bantu upaya pemerintah sepanjang nyata-nyata untuk membantu rakyat. Mari kita kendalikan diri di saat pandemi yang penuh tekanan ini. Tingkatkan solidaritas sosial dan kesetiakawanan sosial kita," tandasnya. [ham]