telusur.co.id - Anggota Banggar DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo menilai Implementasi pelatihan online dalam program kartu prakerja hanya memboroskan anggaran. Untuk itu, Sigit meminta pemerintah mengalihkan anggaran pelatihan online untuk bantuan sosial atau menambah alokasi anggaran kesehatan terkait pencegahan covid 19.
"Pelatihan online ini tidak efektif untuk mengurangi pengangguran dan tidak cocok untuk pencari kerja. Apalagi dilakukan secara online bukan pelatihan fisik. Akibatnya, tujuan tidak tercapai dan hanya memboroskan anggaran," kata Sigit.
Sigit menilai pelatihan online yang diselenggarakan oleh start up seperti Ruang Guru, Tokopedia, Bukalapak, Ovo dan lain-lain itu tidak membantu para pencari kerja di tengah pandemi corona. Sebaliknya pandemi corona yang menyerang sejak Maret lalu justru memunculkan gelombang PHK.
"Untuk pelatihan online ini pemerintah harus mengeluarkan biaya sebesar Rp1 juta untuk setiap peserta. Jadi ada sekitar Rp5,6 Triliun yang akan masuk ke kantong start up. Ini jelas pemborosan anggaran. Dan dari sisi prioritas, program pelatihan ini belum prioritas. Yang harus dipriroritaskan pemerintah itu bantuan sosial karena masyarakat butuh makan dan bantuan alat kesehatan untuk tenaga medis," kata Sigit.
Disisi lain, Sigit menilai program pelatihan secara daring ini juga akan membebani peserta. Dan sistem pemilihan peserta yang direkrut juga tidak transparan dan rawan penyalahgunaan.
"Untuk bisa ikut pelatihan daring, peserta harus punya kuota internet. Ini kan membebankan mereka. Sudah Tidak punya penghasilan, harus beli kuota juga. Aneh, kalau program ini terus dipaksakan." kata Sigit.
Sigit juga ragu bila selesai mengikuti kelas, para peserta akan memiliki keterampilan yang nanti bisa bermanfaat di dunia kerja. Karena kelas yang diberikan lebih banyak berorientasi ke manajamen diri, bukan penambahan keterampilan berdasarkan teori dan praktik.
"Tujuan awal program kartu prakerja ini adalah mengurangi pengangguran dan mencegah pengangguran kembali serta mengatasi mis-match keterampilan tenaga kerja dengan dunia usaha. Tapi, ditengah ancaman resesi akibat pandemi corona seperti ini, jangankan mencari kerja yang ada juga bisa di PHK. Jadi ada ketidaktepatan sasaran anggaran. Dari yang semula dimaksudkan untuk masyarakat sebagai bantalan di tengah gelombang PHK justru masuk ke para start up," Kata Sigit.
Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 T untuk kartu prakerja dimana RP5,6 Triliun diantaranya digunakan untuk membiayai pelatihan online oleh startt up yang wajib diikuti oleh peserta. Selama mengikuti pelatihan, peserta akan mendapatkan intensif selama 3 bulan.