PEMBANGKANGAN SOSIAL?

PEMBANGKANGAN SOSIAL?

Oleh: Sulung Nof

 

 

Telusur.co.id- Angin perubahan sedang terjadi di seantero nusantara. Aliansi mahasiswa dari berbagai kampus solid melawan penguasa oligarki. Para dosen mendorong aksi mereka. Ruang kelas perkuliahan pindah ke jalanan. Mereka bangkit! Sudah siuman dari lelapnya.

Pun, pelajar yang sering dicap hobi tawuran malah saling berpadu antar sekolah yang dianggap musuh bebuyutan. Saling bertegur sapa ketika bertemu saat konvoi di jalan. Saya jadi teringat Rahmet Ababil, Komika yang sering mengangkat tema (tawuran) STM dalam stand up comedy-nya.

Mendekatlah, dengarkan yel-yel dan nyanyian pembangkit semangatnya. Suara mereka sama di medan aksi, merindukan perubahan. Dengan lantang meneriakan "Revolusi" dan "Turun Turun Turun Jokowi | Turun Jokowi Sekarang Juga". Meskipun tuntutan aksi sebatas pada beberapa RUU di meja audiensi, tapi jeritan emak-emak yang telah menyekolahkan mereka tak mungkin bisa diabaikan.

Ini adalah fenomena yang unik sekaligus membingungkan banyak pengamat politik. Mahasiswa yang selama ini berhibernasi tetiba bangun dan langsung menggedor kekuasaan di akhir masa jabatan.

Banyak spekulasi yang bersliweran. Beberapa teori diajukan untuk membuka tabir kejanggalan aksi mahasiswa. Semua masih samar dan belum terjawab. Arsitek dibalik pergerakan mahasiswa menjadi misteri.

Para Ketua BEM yang merasa terusik dengan tudingan-tudingan liar akhirnya mengkonfirmasi bahwa gerakan mereka tak ada yang menunggangi. Kalaupun ada yang menunggangi, tak lain adalah kepentingan rakyat itu sendiri.

Dan, yang lebih unik sekaligus mengharukan masyarakat adalah fenomena pelajar SMA/STM yang turut menggelar aksi turun ke jalan. Biasanya sebagian mereka turun membawa gear sepeda/motor untuk tawuran. Tapi kali ini mereka kompak membawa lagu-lagu perjuangan karena merindukan kejayaan Indonesia.

Mereka merasa berhak ikut menentukan perjalanan bangsa ke depan, karena merekalah para pewaris negeri. Dengan menaiki commuter line, 'membajak' truk dan kontainer, serta berboncengan sepeda motor, para pelajar tsb menuju titik aksi di MPR/DPR. Masyarakat pun bersorak dan tepuk tangan. Tak lupa menitipkan doa untuk perjuangan mereka.

Mereka adalah kumpulan anak muda pemberani yang meminimalisir resiko. Bergerak tanpa orasi; tanpa penyokong dana untuk sekedar sewa bus, makan dan minum dll. Datang berbondong bak jagoan dalam film aksi. Barikade brimob yang membombardir dengan gas air mata berhasil dipukul mundur oleh aksi 'Intifadhah'-nya. Tak hanya itu, berondongan gas air mata juga dilemparkan kembali ke aparat. Mereka saling memberi semangat dengan satu kata: MAJU!. Sungguh heroik.

Namun, sayang beribu kali sayang. Aparat bertindak represif dalam menghadapi adik-adik mahasiswa dan pelajar yang sedang menyampaikan aspirasi. Miris sekali melihat aparat berlaku brutal saat memukul, menendang, dan menembaki para demonstran. Meskipun sudah dipersenjatai lengkap, aparat juga melempari demonstran dengan batu.

Tak terhitung berapa banyak darah para penerus generasi tertumpah akibat ulahnya. Mereka seolah amnesia memiliki anak yang sebaya usianya ketika mengeroyok para korban. Tak sadarkah mereka bahwa gaji, fasilitas, pakaian, dan properti keamanannya dibiayai oleh rakyat?

* * *

Dalam TAP MPR No. VI/MPR/2001, BAB II Pokok-Pokok Etika Kehidupan Berbangsa, Poin No. 2 bahwa Etika Politik dan Pemerintahan dimaksudkan untuk menumbuhkan suasana politik yang demokratis, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, serta menjunjung tinggi HAM.

Penyelenggara negara, pejabat, maupun elit politik harus memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik dan siap mundur dari jabatan publik apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai (secara moral kebijakannnya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat) ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanat masyarakat, bangsa, dan negara.

Jika mengelaborasi kutipan TAP MPR di atas dengan realitas yang terjadi sekarang rasanya masih jauh panggang dari api.

Contohnya, terjadi ancaman demokrasi dalam pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP yang berakibat kurungan. Demokrasi akan mati karena kebebasan mengemukakan pendapat bakal dibungkam.

Selain itu, pemerintah dan DPR dinilai tidak tanggap akan aspirasi rakyat dengan menggolkan UU KPK. Cita-cita reformasi 21 tahun yang lalu dikorupsi. Ditambah lagi tindakan represif aparat yang tidak menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Mereka yang seharusnya melayani malah menzalimi. Bukan mengayomi malah menendangi.

* * *

Ditengah kehidupan rakyat yang makin sulit; naiknya harga-harga kebutuhan pokok; pertumbuhan ekonomi yang tidak baik-baik saja; utang negara yang terus menumpuk; jumlah pengangguran yang tambah banyak; bisnis yang sedang lesu; banyaknya pabrik yang tutup; bencana kebakaran hutan yang tidak teratasi; korupsi yang makin marak di kalangan pejabat; ancaman disintegrasi bangsa; dan lain sebagainya semakin menunjukkan ketidakcakapan pemimpin dalam mengelola negara. Rakyat sepertinya sudah kehilangan kepercayaan kepada pemimpinnya.

Sangat mungkin masalah di atas juga menjadi triger rangkaian aksi mahasiswa dan pelajar, yang akhirnya menimbulkan banyak korban di beberapa daerah. Sudah tak relevan lagi mengajukan tanya siapa pemodal dibalik gerakan mahasiswa dan pelajar.

Ketika rakyat sudah merasa tekanan di luar batas toleransi, boleh jadi mereka akan melakukan pembangkangan sosial. Mencari jalannya sendiri untuk bangkit melawan. Tanpa aktor dan konduktor. Sebab langkahnya dibimbing oleh hati dan perasaan yang sama.

Sejarah mencatat, pemimpin yang sudah kehilangan legitimasi tinggal menghitung hari kejatuhannya. "Tapi kan Pak Jokowi menang Pilpres?" Betul. Presiden Soeharto pun kembali menerima mandat sebagai presiden sekira dua bulan sebelum akhirnya lengser ke prabon. "Tapi kan pendukung Pak Jokowi banyak, mereka bakal tak terima". Persis.

Presiden Gusdur malah punya pasukan berani mati. Ia pun sempat keluarkan dekrit. Walau akhirnya harus angkat kaki juga dari istana. Bahkan Presiden Soekarno yang menobatkan dirinya sebagai Presiden Seumur Hidup pada akhirnya harus turun dari tampuk kekuasaan.

Pertanyaannya, apakah Presiden Jokowi akan mengalami nasib yang sama?. Akankah angin perubahan semakin membesar lalu menggulung tahtanya? Wallahu a'lamu bishshawab.

 

Penulis tinggal di Bandung

 

 

Komentar

Artikel Terkait