Telusur.co.id -Ekonom senior, Rizal Ramli menilai, wacana Presiden Jokowi akan memindahkan Ibu Kota dar DKI Jakarta ke luar pulau Jawa, merupakan sebuah keputusan yang irasional dan menciderai perasaan rakyat.
“Memang wacana pemindahan ibu kota sudah lama. Tapi, nasib Pak Jokowi aja belum jelas, kok sudah ambil keputusan strategis. Ini kan juga harus dibahas terbuka dengan DPR yang baru,” ujar RR, sapaan akrabnya, dalam keterangannya, Kamis (2/5/19).
Mantan menteri perekonomian era presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini menjelaskan, biaya pemindahan Ibu Kota negara ke luar DKI Jakarta hingga Rp 460 triliun di tengah kondisi perekonomian negara yang tidak bagus, dan banyaknya persoalan pada pelayanan masyarakat, menjadi sangat tidak etis kalau kebijakan tersebut tetap dipaksakan.
“Untuk bayar BPJS aja gak sanggup, kok memindahkan Ibu Kota baru? Pak Jokowi sing eling, bayar BPJS dulu, naikan dulu pertumbuhan ekonomi hingga diatas 5 persen dulu, naikkan gaji guru honorer dulu, baru bicara pemindahan Ibu Kota,” tegasnya.
Mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB mengingatkan Presiden Jokowi agar belajar dari pengalaman Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad yang sukses dalam mengimplementasikan kebijakan pemindahan Ibu Kota Malaysia ke Putraja setelah perekonomian negeri jiran itu bagus dan pertumbuhan ekonominya juga tinggi.
“Pemindahan Ibu Kota baru merupakan hal yang biasa, Mahathir memindahkan Ibukota ke Putrajaya. Pak Mahathir bisa memindahkan Ibu Kota baru karena ekonominya memang bagus, infrastruktur sudah siap,” jelas RR
” Jadi, kalau Mas Jokowi mau memindahkan Ibu Kota negara, maka pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan menjadi 8 persen terlebih dahulu,” sambungnya.
Menurut dia, kalau pun Indonesia memiliki anggaran lebih, lebih baik dana nya itu diprioritaskan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi di Jakarta hingga tuntas.
“Kalau Indonesia ada anggaran Rp 460 triliun, seharusnya diprioritaskan untuk pembangunan public transport di Jakarta. Sekarang sudah benar nih, ada MRT dan LRT, jadi tinggal diselesaikan sampai tuntas,” tukasnya. [Far]