Serangan aparat gabungan, dalam hal ini TNI dan Polri ke wilayah Nduga, Papua, menjadi perhatian serius semua kalangan.
Aktivis kemanusiaan, Natalius Pigai sangat menyesalkan adanya penyerangan itu. Menurutnya, dengan adanya serangan tersebut maka membuat ketakutan, dan was-was rakyat Papua.
“Kehadiran aparat menyebabkan ketakutan, dan was-was rakyat Papua. Rakyat berada dalam tekanan Tentara dan Polisi. Sudah lebih dari 50 tahun itu terus diadapi rakyat (Papua),” kata Pigai kepada telusur.co.id, Rabu (18/7/18).
Menurut Pigai operasi militer dan polisi Indonesia di wilayah itu, yang mengaku untuk menghabiskan kelompok separatis hanya alibi saja. “Itu hanya alibi untuk memperlancar operasi militer,” kata dia.
Dirinya sangat tidak setuju dengan apa yang dilakukan aparat keamanan Indonesia terkait penyerangan di Nduga, Papua. Sebab, setiap aksi penyerangan, kata dia, pasti rakyat kecil yang menjadi korban.
“Tidak ada sejarahnya rakyat kecil tidak jadi korban. Sepanjang perjalanan itu, rakyat kecil selalu jadi korban, selalu, selalu, dan selalu. Tidak ada operasi militier tidak menimbulkan korban. Kalau di hutan siapa yang tau. Diperkotaan saja mereka (aparat) suka menekan,” kata dia.
Terkait adanya hal tersebut, dirinya menganggap Presiden Joko Widodo tidak mampu dalam mengelola dan mengurus negara. Maka dari itu, ia tidak setuju jika Jokowi menjadi Presiden untuk kedua kalinya.
Pendapat Pigai, jika Jokowi kembali menjadi Presiden RI, maka yang akan terjadi adalah, hubungan rakyat dengan negera akan rusak, dan konflik-konflik regional akan bermunculan.
“Kalau Jokowi diberi kesempatan kedua, maka akan bahaya, hubungan akan banyak yang rusak. Hubungan rakyat dengan negara akan rusak. Konflik-konflik regional akan muncul,” kata mantan pimpinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu.
Sebelumnya, surat kabar berpengaruh Amerika Serikat, Washington Post memberitakan soal operasi militer dan polisi Indonesia terhadap separatis yang mereka katakan membahayakan nyawa penduduk desa di provinsi paling timur terpencil itu.
Surat kabar itu, berdasarkan keterangan Kepala Wilayah Nduga, Yairus Gwijangge menulis jika pasukan keamanan menembaki desa Alguru dengan serangan helikopter pada hari Rabu lalu, dan mencoba untuk membasmi pejuang kemerdekaan yang mereka yakini berada di sana.
Namun ia bersyukur jika tidak ada laporan korban dalam peristiwa penyerangan itu. “Alhamdulillah tidak ada laporan tentang korban, tetapi kami menyesal bahwa mereka tidak memperingatkan kami sebelum meluncurkan serangan,” kata Gwijangge.
“Ini menyebabkan kepanikan di antara warga desa,” kata dia, sekaligus menambahkan jika pasukan paramiliter tentara dan polisi harus ditarik.
Wakil Gwijangge, Wentius Nimiangge, mengatakan serangan itu tidak dapat dibenarkan dan korban tidak diketahui karena penduduk desa telah melarikan diri.
Sedangkan Kepala Parlemen Provinsi Papua, Yunus Wonda mengutuk operasi tersebut dan pada hari Jumat menyerukan kepada pasukan keamanan untuk meninggalkan desa yang diduduki. Sebab, kata dia, penduduk desa trauma.
Seorang kepala polisi setempat, Yan Pieter Reba, mengatakan pasukan keamanan menanggapi serangan bulan lalu oleh orang-orang bersenjata yang menewaskan polisi paramiliter dan warga sipil.
“Kondisi ini memaksa polisi untuk mengambil tindakan penegakan hukum, memburu dan menangkap para pelaku,” katanya.
Dia membantah laporan media lokal bahwa empat helikopter digunakan dalam operasi itu. Penyerangan helikopter itu, kata dia, untuk membersihkan jalan bagi pengiriman pasokan untuk pasukan.
Kepala Penerangan Komando Daerah Militer (Kapendam) Cenderawasih Kolonel Muhammad Aidi menegaskan bahwa TNI belum pernah mengerahkan pasukan dan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) untuk mengejar kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Nduga, Papua.
Hal itu ia sampaikan untuk merespon berbagai kabar yang menuduh pasukan gabungan TNI-Polri pada tanggal 11 Juli 2018 melakukan serangan udara ke kota Kenyam dengan menggunakan pesawat Helikopter milik TNI.
“Belum ada pergerakan pasukan TNI untuk mengejar kelompok itu baik dari darat maupun lewat udara,” kata Aidi berdasarkan keterangan resmi, Kamis (12/7/18).
Diketahui, hasil Investigasi Amnesty International yang dirilis awal bulan ini mengatakan, polisi dan militer Indonesia bertanggung jawab atas sedikitnya 95 pembunuhan tidak sah di Papua dan provinsi Papua Barat sejak 2010, termasuk pembantaian aktivis yang ditargetkan. [ipk]