Telusur.co.id - Semua pihak diimbau untuk tidak melakukan mobilisasi massa, jika terjadi sengketa Pemilu. Diharapkan, penyelesaian Pemilu itu dilalui lewat jalur Konstitusional, sesuai undang-undang.
“Apabila terdapat masalah atau persengketaan Pemilu, maka semua pihak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan Pemilu secara konstitusional sesuai perundang-undangan yang berlaku serta menghindari sejauh mungkin usaha-usaha mobilisasi massa, provokasi, dan aksi-aksi politik yang dapat menimbulkan permusuhan, konflik horizontal maupun vertikal, dan anarki yang merugikan kehidupan bersama,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di kantornya, Kawasan Menteng, Jakarta, Senin (15/4/19).
Dijelaskan Haedar, Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para patriot dan pendiri bangsa dengan segala pengorbanan jiwa dan raga, niscaya harus dijaga bersama dari segala kondisi dan tindakan yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia juga menghimbau warga Persyarikatan Muhammadiyah agar berpartisipasi aktif dalam proses dan pelaksanaan Pemilu 17 April 2019.
Dengan menjadikan diri dan organisasi sebagai teladan terbaik atau uswah hasnah dalam berdemokrasi, memegang teguh Kepribadian dan Khittah, memelihara ukhuwah dan marwah Persyarikatan serta menjunjung tinggi akhlak mulia, bersama komponen masyarakat lainnya. Dan, menegakkan ketertiban sosial, menjadi pemersatu umat dan bangsa.
“Seraya dengan itu semakin giat dalam menjalankan segala usaha dakwah dan tajdid yang menjadi misi utama gerakan Muhammadiyah untuk terwujudnya risalah Islam sebagai rahmatan lil’alamin serta Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur,” tandasnya.[Far]