Telusur.co.id -Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah berharap, agar pelaksanaan Pemilu pada 17 April lusa, benar-benar terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena, hal ini sudah menjadi komitmen seluruh komponen dan kekuatan nasional.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan, KPU, Bawaslu, partai politik, pasangan capres-cawapres, jajaran pemerintah, aparatur keamanan, media massa, dan seluruh masyarakat agar dapat melakukan ikhtiar yang terbaik, sesuai peran dan fungsi masing-masing. Saling bekerjasama untuk menyukseskan pemilu.
“Harus dipastikan pelaksanaan Pemilu dari awal sampai akhir berlangsung aman, damai, tertib, lancar, dan terselenggara dengan sebaik-baiknya tanpa kecurangan dan penyimpangan,” kata Haedar di gedung Muhammadiyah, Kawasan Menteng, Jakarta, Senin (15/4/19).
Haedar juga mengingatkan, kepada seluruh pihak, hendaknya menggunakan minggu tenang sebagai peluang terbaik untuk secara bersama-sama menciptakan suasana yang betul-betul tenang, aman, damai, dan baik.
“Manfaatkan minggu tenang itu sebagai momentum menumbuhkan spiritualitas kolektif untuk merekat ikatan persaudaraan dan menurunkan tensi ketegangan politik sehingga pada hari pelaksanaan Pemilu benar-benar kondusif,” ungkapnya.
Menurut dia, sudah sepatutnya, semua pihak mematuhi ketentuan yang berlaku, serta tidak melakukan pergerakan atau aktivitas politik apapun yang dapat menggangu ketenangan, serta mencederai proses Pemilu.
Sedangkan, untuk KPU dan Bawaslu, diharapkan agar bekerja benar-benar profesional, netral, terpercaya, jujur, dan adil. Hal ini untuk memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat memilih secara bebas, aman, rahasia, dan terpenuhi hak politiknya.
“Penyelenggaraan Pemilu harus berjalan sesuai perundang-undangan yang berlaku, sekaligus dapat menjawab kritik sebagian masyarakat yang meragukan kompetensi dan independensi melalui penyelenggaraan yang seksama dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan konstitusional,” imbuhnya.
Kemudian, untuk aparatur negara hendaknya menjalankan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya dalam mengamankan jalannya Pemilu. Aparatur negara harus memastikan tidak terjadi penyalahgunaan hak, wewenang, dan fasilitas negara.
“Sekaligus, memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara untuk bebas dari segala bentuk intimidasi dan kecurangan. sehingga Pemilu berlangsung aman, damai, gembira, dan sesuai jaminan konstitusi,” tandasnya.[Far]