Jakarta | Usai GNPF-MUI menemui Jokowi di Istana pas lebaran idul fitri lalu, mendapat tanggapan dan analisis banyak pengamat politik. Sebagian menganalisis dan meramalkan posisi Jokowi dalam relasinya dengan ummat Islam akan semakin menguat, namun tak sedikit yang justru menilai sebaliknya.
Pengamat politik NSEAS, Muchtar Efendi Harahap menyebut Jokowi gagal memecah konsetrasi gerakan Islam Politik, meski tak menampik masih banyak juga yang menilai posisi Jokowi masih cukup kuat.
Lebih lanjut diperkirakannya, tahun 2018 ini akan terus menurun hingga dibawah 30 persen. Kesadaran akan merosotnya elektabilitas Jokowi ini, menurutnya semakin menguatkan kekuatan Islam anti Rezim Jokowi.
Di sisi lain keinginan Jokowi untuk lanjut untuk kembali menjadi Capres di Pemilu Serentak 2019, dikatakan Muchtar mengharuskan adanya strategi dan kebijakan tertentu untuk mengendalikan kekuatan Islam dalam politik kondisional ini. “Salah satu kebijakannya adalah berkomunikasi dan berdialog dengan pimpinan GNPF-MUI dan tokoh atau ulama organisasi Islam lainnya,” ungkap pria bermarga Harahap ini.
Sayangnya menurut Muchtar, upaya Jokowi itu menemui nyatanya juga gagal. Menurutnya, strategi kedua ini masih dan akan terus gagal, sebab umat Islam politik ini memiliki cita-cita dan kebijakan sangat berbeda dengan cita-cita dan kebijakan Rezim Jokowi.
Bahkan menurutnya Jokowi juga dinilai gagal memecah konsentrasi gerakan Islam politik. “Setelah pertemuan GNPF-MUI dan Jokowi, tuntutan Habib Rizieq Shihab dan Presedium Alumni 212 malah semakin banyak dan meningkat,” katanya seraya memprediksi mustahil bisa dipenuhi seluruhnya oleh Jokowi.
“Saya sesungguhnya ada pada posisi pandangan kedua ini,” imbuh Muchtar. | red-03 |
Menurutnya, ada pandangan yang menyebut rezim Jokowi memiliki strategi penguasaan umat Islam yang kuat dengan memperlemah oposisi terhadapnya. Menurutnya ini terlihat dari langkah yang diambil lewat kebijakan memenjarakan atau menjadikan tersangka dan diadili atas tuduhan makar dan UU ITE, mengkriminalisasi aktivis dan pimpinan atau ulama.
“Pendapat pertama ini percaya, Rezim Jokowi telah menggunakan kekuasaan negara untuk memperlemah oposisi umat Islam politik. Di lain pihak bagi aktivis pimpinan umat Islam bersikap kompromis, diakomodir dan difasilitasi,” ujar Muchtar, Selasa (4/7) pagi di Jakarta.
Menurut Muchtar Efendi, pandangan pertama ini pada prinsipnya percaya, Rezim Jokowi sangat kuat. Kekuatan Islam politik mampu secara strategis, dikendalikan dan direkayasa sehingga melemah untuk menjadi posisi terhadap kekuasaan dan kebijakan Rezim Jokowi.
Pandangan pertama ini umumnya dimiliki para pendukung Rezim Jokowi termasuk pimpinan parpol pendukung. Mereka juga percaya, Rezim Jokowi berhasil memecah konsentrasi dan memperlemah gerakan oposisional umat Islam. Mereka juga masih percaya, elektabilitas Jokowi di atas 50 persen. Masih bisa menang dlm Pilpres 2019 mendatang. “Tidak ada kompetitor yang mampu mengalahkan Jokowi, karena Jokowi tokoh bersih dan bebas dari perilaku korupsi. Mereka percaya betul hal ini,” ujarnya.
Namun menurut tokoh Dewan Pendiri NSES ini ada pandangan kedua yang menilai Rezim Jokowi terus mengalami pelemahan. Penyebabnya sebut Muchtar, karena membesarnya dan menguatnya gerakan umat Islam politik anti Rezim Jokowi.
“Penguatan kekuatan Islam ini bermula dari pengukuhan Ahok sebagai Gubernur DKI awal 2015. Umat Islam di DKI menolak Ahok karena diklaim kafir. Selanjutnya kasus Ahok nista Agama Islam, serta kekalahan Ahok dukungan Rezim Jokowi dalam Pilgub DKI lalu,” ungkap Muchtar.
Karena kekuatan Islam oposisional terhadap Rezim Jokowi kian meluas dan menguat, Menurut pandangan Muchtar juga turut menggerus elektabilitas Jokowi terus menerus. “Dari di atas 50 persen, kini menjadi di bawah 50 persen, bahkan sudah mendekati 40 persen,” sebut Muchtar.