Meski keputusan dan penetapan hasil pemilihan Presiden dan Wakli Presiden masih menunggu hasil sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK), namun dinamika politik terkait pembentukan kabinet periode ke dua Jokowi sudah sangat kuat.
“Jokowi pernah mengatakan bahwa dalam periode ke dua mendatang tidak ada beban. Ini dapat diartikan bahwa dalam membentuk pemerintahan terutama kabinet Jokowi bisa lebih leluasa,” Direktur Eksekutif Labor Institute Indonesia, Lukman Hakim dalam keterangannya, Jumat (21/6/19).
Lukman mengatakan, banyak masukan mengenai komposisi kabinet yang harus lebih banyak diisi kaum profesional berbasis kompetensi, bukan dari partai politik. Hal ini dinilai penting agar pemerintahan dapat berjalan dengan lebih baik, ada penyegaran, lebih kredibel dan terpercaya tanpa ada tarik-menarik akibat adanya kepentingan yang menyita energi.
“Menurut hemat kami kementrian yang sudah harus lepas dari ‘orang partai’ adalah kementerian ketenagakerjaan (Kemenaker). Sedari awal kementrian ini dipimpin dan dikendalikan oleh orang partai bahkan dari militer, meskipun mereka juga memimpin serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dan atau dari kalangan penguasaha,” ujar Lukman.
Menurutnya, mungkin itu yang m3njadi sebab saja kementerian ini hanya berjalan “sewajarnya” saja tanpa ada terobosan-terobosan yang signifikan dalam membangun hubungan industrial yang baik sebagai salah satu dasar bagi penguatan industri nasional.
Bahkan, kata dia, sering kali Kemenaker terkesan hanya sebagai kanalisasi konflik hubungan industrial antara Serikat buruh/Serikat Pekerja dengan pengusaha melalui forum tripartit. Jadi, harusnya pemimpin kementerian ini akan lebih baik jika dari luar pihak-pihak yang berkonflik.
“Untuk itu kami sangat mengharapkan Jokowi dapat mempertimbangkan agar Menteri Tenaga kerja ditunjuk dari kalangan di luar partai dan juga di luar penguasaha maupun serikat pekerja,” katanya. [asp]