Telusur.co.id - Pemilihan Presiden 2019, yang tinggal menghitung waktu bisa menimbulkan konflik. Hal itu, tak terlepas hanya ada dua pasang Capres.
Lembaga hitung cepat sebagai patokan masyarakat untuk melihat siapa pemenang diharapkan bersikap netral dan tidak memihak salah satu calon.
Oleh karena itu, sejumlah Wartawan yang tergabung dalam Perserikatan Wartawan Independen Pro Demokraai (PWI-PD) meminta lembaga survei berhati-hati melakukan hitung Cepat ( quick count )
“Kegiatan hitung cepat atau hitung cepat tidak diharapkan manipulatif dan tidak menyesatkan,” kata Ketua PWI-PD Arief Gunawan di Tebet, Jakarta, Selasa (16/4/19).
Menurut dia, akan sangat berbahaya dan beresiko jika hitung cepat dilakukan dengan penuh kecurangan
“Hitung cepat akan berdampak pada persepsi masyarakat dan pada kualitas pemilu serta demokrasi di Indonesia,” kata Arief.
“Tidak hanya menciptakan masyarakat tetapi juga bisa membuat benturan di masyarakat,” tambahnya.
Untuk menghindari hal tersebut, Arief juga menekankan agar media berhati-hati dalam mengabarkan atau memberitakan hasil hitung cepat.
“Dalam memberitakan, pers harus objektif dan bertanggung jawab secara moral dan secara profesi,” katanya.
“Media massa nasional maupun media-media di daerah selayaknya ikut menyukseskan Pemilu 2019 ini dengan mengedepankan aspek profesionalitas, objektifitas serta kode etik jurnalistik dan mentaati Undang-undang Pers,” tutup Arief Gunawan.
Sementara itu mantan juru bicara presiden ke tiga, Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi membenarkan pernyataan Arif.
Menurut dia, sangat berisiko jika lembaga survei dan kelompok yang melakukan hitung cepat dengan tujuan gratis.
“Sangat berbahaya jika nanti dalam hitung cepat itu ada dua kelompok yang menghasilkan data berbeda” ujar Adhie.[far]