Ketua Lembaga Perlindungan Anak Generasi, Enak Nurjanah, mengatakan, ajang Pilpres 2019, merupakan waktu yang tepat untuk kembali menggagas sekaligus mengkritisi peran besar Presiden dan Wakil Presiden terhadap perlindungan anak di negeri ini yang hampir sepertiga penduduknya adalah usia anak.
Menurut Ena, pasangan capres-cawapres saat ini harus memiliki perhatian serius terhadap kesejahteraan anak Indonesia.
“Anak adalah aset bangsa yang harus dijaga, dirawat, dilindungi dan dibimbing agar mampu menjaga negeri ini nantinya,” kata Ena dalam keterangan persnya, Kamis (16/8/18).
Ena mengimbau, agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyoroti rekam jejak para Capres dan Cawapres terhadap isu perlindungan anak.
Mereka, kata Ena, harus mampu menunjukkan cara berpikir yang peduli anak, mampu menerjemahkan gagasan perlindungan anak melalui program-program yang mereka susun.
“Bahkan isu ini juga bisa digali melalui program debat Capres-Cawapres yang dilakukan oleh KPU,” ungkap dia.
Apalagi, pelbagai kebijakan terhadap anak yang dilakukan oleh pemimpin akan berpengaruh sangat signifikan bagi capaian perlindungan anak. “Yang pada akhirnya, mampu mensejahterakan anak Indonesia,” terangnya.
Karena, kekerasan pada anak hingga saat ini belum berkurang, bahkan cenderung meningkat. Penyebabnya, kata Ena, sangat minim kepedulian para pimpinan negeri ini terhadap persoalan anak.
Lembaga KPAI hanya mampu memberikan imbauan, namun tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan perubahan terhadap berbagai persoalan yang terjadi. Begitupun dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) juga belum berperan maksimal sebagai motor utama dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak.
“Tidak hanya itu, kita juga masih menemukan anak-anak jalanan, anak-anak yang bekerja, anak-anak yang terpapar kekerasan baik dari rumah, sekolah dan lingkungan,” tutup Ena.[far]