Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai sistem presidensialisme di Indonesia tidak terwujud sebagaimana mestinya. Menurut Fahri, dalam desain sistem presidensialisme, DPR sebagai lembaga legislatif adalah oposisi.
“Di dalam desain presidensialisme dia (DPR) adalah oposisi, itu yang orang lupa,” kata Fahri dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk ‘UU MD3 dan Komposisi Pimpinan Parlemen’ di Media Center MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (18/6/19).
Fahri menjelaskan, kalau di dalam sistem parlementarisme, oposisi tempatnya di partai oposisi. Jadi kalau partai besar berkumpul bikin ruling party atau ruling goverment, sisanya minority disebut sebagai oposisi atau namanya minority groups.
“Dan minority dia tahu posisi di dalam parlementarisme, negara membiayainya lebih banyak karena kepentingan negara terhadap kuatnya oposisi,” terang Fahri.
Menurut Fahri, dalam demokrasi, oposisi kuat itu mempengaruhi kuatnya negara. Sebaliknya, jika oposisi lemah, maka negara akan kacau, karena tidak ada yang menjaga atau menjadi penyeimbang.
“Dalam presidensialisme dimana posisinya oposisi? Itu di DPR. Makanya dalam presidensialisme sebenarnya mau kita partai apapaun, pada dasarnya itu adalah oposisi terhadap pemerintah,” jelasnya.
“Meskipun kalau di dalam presidensialisme, lalu kemudian pemerintah atau presiden terpilih mengumpulkan partai-partai dan mengajak patai bergabung dalam pemerintahan, tentu tingggal diatur etika diantara mereka supaya jika ada yang bergejolak di parlemen ini tidak mengganggu,” tandasnya. [asp]