telusur.co.id - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengakui perbaikan nasib petani, nelayan, dan peternak masih jauh panggang dari api. Di pemerintahan saat ini, pertanian seakan masih menjadi anak tiri. Terpinggirkan.
"Sepanjang 2019 lalu yang dikedepankan Pemerintah justru bukanlah isu-isu petani dan pertanian, melainkan malah ekonomi kreatif, ‘unicorn’, ‘decacorn’, Industri 4.0, dan sejenisnya. Kelihatan sekali petani dan pertanian masih terpinggirkan, bahkan di level isu sekalipun," ungkap Fadli Zon, Sabtu.
Sektor pertanian memang membutuhkan perbaikan segera. Sebab, sudah lama pertumbuhan sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian posisinya selalu di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, dan kecenderungan tersebut tak berubah di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di era Jokowi berturut-turut adalah 3,75% (2015), 3,37% (2016), 3,87% (2017), dan 3,91% (2018). Padahal, di era pemerintahan Presiden SBY, sektor pertanian bisa tumbuh di atas angka 4 persen. Pada 2014, misalnya, angka pertumbuhan sektor pertanian masih 4,24%.
Hal yang sama juga terjadi pada Nilai Tukar Petani (NTP). Pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi kemarin, baru pada 2018 posisi NTP kita bisa lebih baik dibanding tahun 2014. Artinya, selama tiga tahun berturut-turut, sejak 2015 hingga 2017, posisi NTP kita lebih buruk dari 2014.
Sebagai catatan, pada 2014 NTP indonesia 102,03. Namun, sesudahnya secara berturut-turut NTP turun di angka 101,59 (2015), 101,65 (2016), dan 101,27 (2017). Baru pada 2018 angkanya melebihi NTP tahun 2014, yaitu 102,39. "Untuk tahun ini saya belum mendapatkan angkanya."
Hal berikutnya yang jadi catatan Fadli adalah terus melonjaknya impor hasil pertanian. Saat ini nilai impor hasil pertanian jauh lebih besar dibanding ekspor. Impor terus meningkat dalam komoditas-komoditas seperti ikan, buah-buahan, dan sayur-sayuran.
"Kita memang masih surplus dalam beberapa jenis komoditas, seperti biji kopi, teh, rempah-rempah, tembakau, biji coklat, dan udang. Tetapi, tetap saja ada impor pada komoditas-komoditas tersebut. Sehingga, secara keseluruhan defisit kita dalam hal produk hasil pertanian makin membesar."
Situasi ini, menurut Fadli, harus segera disikapi. Apalagi, salah satu komoditas unggulan indonesia seperti kopi, produksinya cenderung stagnan selama 15 tahun terakhir. Pada 2017 lalu produksinya bahkan lebih rendah dibanding tahun 2002.
Begitu juga dengan produksi kakao. Padahal, kopi dan coklat adalah komoditas yang permintaan domestik maupun luar negerinya sangat besar. "Kita saat ini tengah mengalami ‘booming’ bisnis kafe."
Salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan sektor pertanian dan perbaikan kesejahteraan petani adalah reforma agraria. Lima tahun lalu Pemerintah menjanjikan akan mendistribusikan 9 juta hektare lahan bagi petani. Sayangnya, agenda tersebut macet.
Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sesudah lima tahun berlalu jumlah tanah yang berhasil didistribusikan ke masyarakat ternyata nol hektare. Data ini telah dikonfirmasi oleh pemerintah sendiri. Sungguh ironis.
Jadi, agenda bagi-bagi sertifikat oleh Presiden dalam dua tahun terakhir terbukti tidak ada kaitannya dengan agenda reforma agraria. Itu bagian dari Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) biasa.
"Dan sebagaimana yang sering saya sampaikan, program sertifikasi dan legalisasi tanah melalui Prona ini telah ada sejak tahun 1981. Prona bukanlah reforma agraria. Jadi, tidak pantas Pemerintah mengklaim program bagi-bagi sertifikat seperti yang kemarin dilakukan sebagai bentuk reforma agraria," ujarnya. [ham]