Telusur.co.id -Jakarta | Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan, peran serta Tentara Nasional Republik Indonesia (TNI) dalam memerangi ISIS di Marawi Filipina harus dengan persetujuan DPR, hal ini telah diatur dalam konstitusi negara. Yang menjadi tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan NKRI. Dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 3 UUD 1945, dijelaskan bahwa TNI sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
“Pasukan Indonesia keluar dari wilayah Indonesia definisinya sudah perang. Karena itu bukan latihan, dan setiap perang itu harus dapatkan order resmi pemerintah dengan persetujuan DPR. Kecuali mau ada operasi rahasia, operasi intelijen, itu kita nggak tahu,” ujar Fahri, Rabu (05/7) di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta.
Dia menegaskan, tujuan negara itu pertama melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, maka kepentingan pertama dari semua kegiatan negara adalah untuk warga negara. Terlebih lagi segenap perangkat militer dibiayai dari pajak rakyat, maka sudah menjadi kewajiban semua penggunaannya dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
“Membawa bendera Indobesia berperang menembakkan peluru yang dibeli dari pajak rakyat Indonesia itu harus izin ke DPR. Nggak bisa, apalagi nanti dalam jangka panjang akan ada efek politik luar negeri yang lain pada kita,” ungkap Fahri.
Dia mengatakan, jangan sampai keikutsertaan Indonesia dalam konflik luar negeri malah mendatangkan masalah baru ke dalam negeri. Tugas utama TNI harus bekerja untuk keamanan dalam negeri.
“Konflik di Timur Tengah dan negara lain jangan ikut-ikutan deh. Sebab itu jadi alasan orang lain datang ke sini. Misalnya sekarang kita serang Marawi tanpa strategi, kemudian ini dibilang ISIS, lalu nanti ada konpers dari ISIS mulai sekarang kami akan serang Indonesia, kami akan ke Indonesia untuk berperang di sana. Lalu mulai muncul daerah kacau di sini. Ini kan jadi bisnis senjata. kita nggak mau begitu, harus pakai strategi,” jelas Fahri.