Presiden RI Joko Widodo telah mengumumkan jika 51 persen saham PT. Freeport Indonesia, disepakati menjadi milik Indonesia. Angka itu, disebut hasil kesepakatan awal antara Holding BUMN Tambang PT. Inalum, dengan PT. Freeport, setelah melalui proses negosiasi yang alot.
Terkait itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono menyebut akuisisi saham raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) oleh Holding BUMN Inalum belum berhasil karena baru tahap kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU), belum masuk tahap MoA (Memorandum of Agreement).
“Aduh, kok mau ngibul lagi sih Kang Mas Joko Widodo. Nih terkait klaim sudah berhasil melakukan akuisisi saham Freeport sebanyak 51 persen. Belum berhasil kok saham Freeport diakuisisi oleh Holding BUMN Pertambangan Inalum, baru tahap kesepakatan. Baru tahap MoU belum masuk ke tahap MoA,” kata Arief dalam keterangan kepada telusur.co.id, Minggu (15/7/18).
Disampaikan Arief, dengan hal tersebut maka proses akuisisi saham PT. FI masih jauh. Apalagi, di dalam dunia bisnis, yang namanya tahap MoU, saham tersebut belum sah menjadi milik Indonesia.
Sebab, kata dia, semua kesepakatan yang ada di MoU harus disepakati dulu oleh kedua belah pihak. Itu pun kalau MoU divestasi saham Freeport sudah diteken.
“Ini MoU-nya saja belum diteken kok sudah klaim berhasil mengakusisi saham Freeport 51 persen. Ngerti enggak sih Joko Widodo tentang prosedur akusisi saham,” kata dia.
Selain klausul di dalam MoU yang harus disepakati sebelum meningkat ke tahap MoA, Arief meragukan keuangan Hoding BUMN Inalum mampu mengakuisisi saham perusahaan Negeri ‘Abang Sam’ itu.
“Kalau pakai pendanaan pinjaman bank dari luar negeri dan dalam negeri apa saat ini perbankan mau ngucurin dana ke sektor pertambangan yang lagi meredup. Jadi Joko Widodo jangan bohongi publik dong tentang divestasi saham Freeport,” kata dia. [ipk]