telusur.co.id - Politikus PSI William Aditya Sarana, anggap dirinya tidak melanggar etik ketika mengunggah anggaran lem aibon senilai Rp 82,8 miliar di media sosial. Karena, persoalan anggaran itu telah diungkapkan dalam rapat Badan anggaran DPRD DKI.
"Yang saya omongin di media sosial itu sudah saya omongkan di rapat. Di rapat Banggar pertama," sebut William di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (12/11/19).
Tak hanya itu saja, Ia juga menyebut, dalam rapat tersebut, dirinya juga meminta agar Pemprov mempublikasikan dokumen perencanaan anggaran sementara tersebut ke publik. Apalagi melihat sangat pentingnya prinsip transparansi dalam anggaran.
Kendati sedang terancam masalah etika dari badan kehormatan, anggota DPRD DKI Komisi A ini memastikan akan terus mengkritik dan mengawasi anggaran KUA-PPAS dari Pemprov DKI.
"Sudah sikap politik PSI, anggaran harus transparan sejak perencanaan. Itu prinsip kami," tandasnya.[Tp]
Laporan: Eka Mutia