telusur.co.id - Juru bicara PSI Rian Ernes menyampaikan, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengirimkan surat kepada plt Bappeda Suharti soal kisruh anggaran KUA-PPAS DKI tahun 2020.
"Fraksi PSI pagi ini, Senin (4/11/2019), sudah mengirimkan surat resmi kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bappeda Suharti yang baru saja ditunjuk untuk melanjutkan tahapan penyusunan anggaran," ucap Ernes di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11/19).
Dikatakan Ernes, dalam surat yang dilayangkan PSI. PSI meminta Plt Kepala Bappeda untuk membuka kembali akses apbd.jakarta.go.id untuk usulan anggaran 2020 yang masih ditutupi.
Menurutnya, setiap tahapan dokumen anggaran dan jejak digital dalam sistem penganggaran memiliki konsekuensi hukum.
"PSI minta data usulan anggaran sampai ke level komponen, proposal hibah, hingga kajian permintaan penyertaan modal BUMD agar dibuka ke publik.Setiap tanda tangan baik oleh eksekutif maupun legislatif harus dapat dipertanggungjawabkan, baik itu secara hukum maupun kepada publik. Kami meminta Plt. Kepala Bappeda sangat berhati-hati dalam melanjutkan proses penyusunan APBD. Transparansi adalah kunci pencegahan korupsi," paparnya.
Apabila tidak dibuka-buka, ia menyebut, PSI di DPRD DKI Jakarta tidak akan menyetujui anggaran itu.
"Warga Jakarta menunggu komitmen Gubernur Anies Baswedan untuk buka proses dan data anggaran kepada publik. PSI tidak akan menyetujui usulan anggaran yang tidak dibuka kepada publik,” tutup Rian. [Ham]
Kirim Surat ke Bappeda, PSI Desak Pemprov DKI Buka Akses Anggaran
