Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sedang mencari konsultan komunikasi, agar program hunian DP 0 Rupiah dapat tersosialisasikan dengan baik dan tidak mengundang kesimpangsiuran di publik.
Hal itu sebagaimana disampaikan Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Togar Silaban saat dihubungi wartawan, Jumat (25/5/18).
“Mereka mengomunikasikan satu produk agar semua orang sepaham dengan orang yang menjelaskan. Supaya nggak ada interpretasi yang berbeda-beda,” kata dia.
Menurutnya, tim konsultan komunikasi akan bekerja selama enam hingga tujuh bulan. Sedangkan biayanya, patungan oleh empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Keempat BUMD yang dimaksud adalah PT Jakarta Propetindo, Bank DKI, PD Pasar Jaya, dan PD Pembangunan Sarana Jaya.
Togar mengatakan, ada 7 konsultan yang diseleksi. Saat ini, jumlahnya sudah mengerucut menjadi dua tim konsultan komunikasi.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan, jasa konsultan itu diperlukan untuk menyatukan pemahaman masyarakat terhadap program hunian tanpa DP yang dirinya dan Sandiaga Uno janjikan.
Konsultan yang digunakan, kata Anies, juga tak harus yang biaya mahal, tetapi kinerjanya efektif untuk membuat hunian DP 0 Rupiah lebih memikat dan menarik bagi masyarakat Jakarta.
“Kami mau komunikasinya orang Jakarta dengan bahasa yang dipahami publik. Karena yang tadi disampaikan itu rumit. Rumit tuh sederhana maksudnya, tapi kompleks,” kata Anies. [ipk]