telusur.co.id - Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik, berjanji akan meminta penjelasan dari Dinas Perumahan terkait anggaran Community Action Plan (CAP) yang hanya berfungsi sebagai konsultan. "Nanti kita tanyakan," janji Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11/19).
Ketua Kordinator Komisi D yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta ini, juga mengaku penasaran bagaimana hitungan anggaran tersebut.
"Konsultan itu rumus biayanya dua persen dari total pelaksanaan kegiatan. Kalau hampir Rp 600 juta itu, berapa usulan pembangunannya?" aku politikus Gerindra tersebut.
Seperti diketahui, Pemerintah DKI Jakarta di Pemerintahan Anies Baswedan, berencana menata 200 RW kumuh selama lima tahun dari 2017 hingga 2022.
Dalam penataan ini, Pemprov menggunakan konsep CAP sebagai solusi masalah kekumuhan. Ada empat tahapan membenahi kawasan kumuh. Pertama, para wali kota mengidentifikasi daerahnya masing-masing yang dijadikan prioritas ditata kembali.
Kedua, DKI menerapkan pendekatan CAP. Dari situ muncul kebutuhan warga berdasarkan tipologi masing-masing kampung.
Dalam CAP akan dikaji dan menghasilkan perencanaan pembangunan secara detail dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan komunitas. Setelah CAP selesai, DKI akan mengeksekusi rencana itu dengan sistem collaborative implementation plan (CIP).
Dari program ini, diketahui masuk di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Anggaran ini dalam dokumen KUA-PPAS bernama community action plan (CAP) untuk satu RW senilai Rp 556.112.770.
Rincian biaya langsung untuk personel Rp 475.800.000 dan biaya langsung non personel Rp 29.757.030. Biaya langsung personel itu terdiri atas tenaga ahli, fasilitator, surveyor dan sebagainya. Sedangkan biaya langsung tidak personel, yaitu laporan teknis detail engineering design (DED), pelaksanaan sosialisasi dan focus group discusion (FGD). [Ham]