Minimnya perhatian pemerintah terhadap transportasi Ojek Online (Ojol) selama ini patut dipertanyakan.
Begitu diucap Pengamat transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta Azas di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/18).
“Sikap pemerintah kepada ojek onlie tidak jelas dan cenderung tidak berpihak, karena tidak adanya aturan mengenai ojek online. yang ada hanya untuk taksi online,” ucap Azas.
Dalam kesempatan itu juga dirinya menilai DPR sudah seharusnya membuat regulasi agar tidak terjadi kesenjangan.
“Ojek online ini sudah ada jutaan, mereka ingin adanya kepastian,” ucapnya.
Bukan itu saja, Azas juga menjelaskan pentingnya payung hukum untuk melindungi data pelanggan ojek online. Karena, kata dia, pengguna ojek online saat ini sudah banyak.
“Perlindungan data pelanggan, seberapa jauh pemerintah melindungai data ini. Krena, saat ini kita sedang kaji bahwa aplikator berhak mengujnakam dTa pengguna. Inikan ngeri, kalau dijual ke luar negeri bagaimana?,” ungkapnya kembali.[far]