telusur.co.id - Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Usni Hasanudin menilai, figur dan pengalaman Ahmad Riza Patria lebih banyak memberikan kredit bagi Anies Baswedan. Khususnya dalam memimpin Ibu Kota hingga medio Oktober 2022.
Itu tecermin dari latar belakang pengalamannya dalam berorganisasi sedari muda. Macam Himpunan Mahasiswa Islam (HmI), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
"Riza selalu mengecap posisi strategis di setiap organisasi yang dimasukinya. Sehingga, 'mengasah' kemampuan manajerialnya. Penting ini dalam sebuah organisasi. Apalagi pemerintahan. Biar 'anak buah' sinergis dan target tercapai," tuturnya.
Eks anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta itu pun memiliki relasi kuat di kancah nasional. Lantaran memiliki posisi strategis di Gerindra dan "Senayan".
"Jabatannya sebagai pimpinan Komisi II DPR, jadi nilai plus lain. Ini menambah wawasannya dalam mengelola pemerintahan daerah," ucap Kepala Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMJ tersebut.
Kemewahan itu, menurut Usni, dapat dijadikan rujukkan dibandingkan calon lain. Lantaran pergulatan politiknya kebanyakan di Jakarta. "Padahal, Jakarta posisinya strategis. Menjadi Ibu Kota Negara. Dinamikanya pun jadi 'buah bibir' senusantara," ucapnya.
Dirinya tak tutup mata dengan sederet pengalaman prestise Ancah. Namun, keunggulan tersebut tergolong normatif dan bisa "diisi" pihak lain.
"Kan, ada BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) untuk tugas anggaran. Juga bisa dibantu staf wagub," ujar peraih gelar doktor ilmu politik Universitas Indonesia (UI) ini.
Usni mengingatkan, partai politik (parpol) sebagai faktor eksternal cagub mesti menjadi atensi bagi Anies. Peranannya takbisa diabaikan. Memiliki perwakilan di legislatif. Dus, memengaruhi jalannya roda pemerintah provinsi (pemprov).
Gerindra, menurut dia, akan lebih mampu menjaga kekondusifan dinamika politik di Jakarta. Daripada PKS. Menyusul bergabungnya Prabowo dengan pemerintah usai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin disokong enam partai lolos parlemen. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Gerindra.
"Kalau konstelasi ini solid hingga Jakarta, di luar PSI (Partai Solidaritas Indonesia), seenggaknya Anies didukung 63 dari 106 di DPRD. Lebih dari setengah. Ini kalau Riza yang jadi wagubnya," paparnya.
Diyakininya, Gerindra tetap unggul dalam menyolidkan dewan, meski pemetaan merujuk ideologi partai. Dalihnya, sudah "abu-abu" batasan parpol nasionalis dengan religius.
"Yang mesti Anies garis bawahi, dirinya nonpartai. Enggak menjadi kader di mana pun. Sehingga, dimensi politik enggak bisa diabaikan. Kepala daerah itu jabatan politik. Dipilih melalui pemilihan langsung," tutup Usni. [ham]