Ikatan Pelajar Nadhratul Ulama (IPNU) Kabupaten Karawang mengancam akan melakukan aksi parlemen jalanan jika anggota DPRD Kabupaten Karawang dalam hal ini, khususnya Komisi C DPRD Kabupaten Karawang, tetap tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat.
Dalam pernyataannya, Wakil Ketua IPNU Aab Abdullah mengecam kinerja para wakil rakyat dan meminta agar para wakil rakyat itu kembali kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai anggota DPRD.
Pasalnya, selama ini mereka dinilai lemah dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Karawang yang membiarkan banyaknya jalan-jalan berlubang di Kabupaten Karawang yang tidak sedikit banyak menelan korban.
“Masyarakat Karawang sudah mulai gerah dengan dibiarkannya jalan-jalan yang rusak dan berlubang sehingga merekalah, rakyat kecil yang banyak menjadi korban,” tandas Aab di Karawang, Kamis (5/4/18).
Dikatakan Aab, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), lembaga yang seharusnya mewakili rakyat, berubah menjadi perwakilan kepentingan elit-parpol. Akibatnya, banyak keluhan masyarakat yang seolah hanya menjadi pembiaran.
“Muncul pertanyaan, anggota DPRD itu sebetulnya mewakili siapa: rakyat atau partai politiknya? Banyak yang bilang, DPRD hanya mewakili kepentingan partai politiknya. Lalu DPRD punya Komisi C, ke mana peranan Komisi C sebagai leading sector dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang jelas pekerjaan mereka,” paparnya.
Diungkapkan Aab, jika Komisi C DPRD tidak bisa bekerja, lebih baik mundur saja sebagai anggota DPRD atau masyarakat jangan memilih lagi mereka sebagai wakil rakyatnya, masih banyak kader-kader partai yang lain yang pontensial dan punya kinerja yang mumpuni sebagai anggota dewan.
“Lihat kondisi jalan di Kabupaten Karawang, jalan yang berlubang dan bergelombang sudah menelan banyak korban jiwa. Dan berkali-kali masyarakat sudah mengeluhkan hal tersebut kepada Pemkab dan meminta untuk segera memperbaiki jalan namun tetap tidak ada tindak lanjut dengan alasan masih memasuki musim penghujan.”
“Dari catatan kami, kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa karena jalan berlubang hampir sering terjadi, lalu sampai kapan akan dibiarkan,” imbuhnya.
Faktanya, lanjut Aab, jangankan membela kepentingan rakyat yang ada antara wakil rakyat dengan eksekutif justru tidak ada sinkronisasi. Masing- masing yang mereka ke depankan, ucap Aab, adalah ego sektoralnya.
“Ini jelas artinya masyarakat yang menjadi korban, dan jika Komisi C DPRD tidak mampu bekerja kami akan lakukan parlemen jalanan,” ujarnya menutup pembicaraan.[far]