Telusur.co.id - Tidak sesuainya target penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 disebabkan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Demikian dikatakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono kepada wartawan, Rabu (2/1/19).
Adapun kebijakan yang dimaksud yakni mengosongkan posisi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Penyerapan rendah akibat kebijakan Gubernur sendiri. Kebijakan yang melakukan rotasi pejabat eselon II,” kata Gembong.
Menurutnya, pelaksana tugas yang memimpin SKPD tak bekerja maksimal. Para pejabat pelaksana tugas, lanjutnya, banyak yang tak berani mengeksekusi progam.
“Di lapangan plt tidak mau atau mampu eksekusi. Ketika program dicanangkan pejabat sebelumnya, di akhir masa triwulan kedua mereka tidak mampu eksekusi.”
Tidak hanya itu, Gembong pun menilai SKPD di bawah pimpinan Anies buruk dalam merencanakan program. Hal itu dikarenakan banyak kegiatan yang tidak bisa dieksekusi karena salah di perencanaan.
Penyerapan APBD DKI Jakarta per 31 Desember 2018 tercatat sebesar 82,03 persen. Serapan ini hampir sama dengan tahun 2017 sebesar 82,60 persen.
Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2018-2022, Anies menargetkan penyerapan belanja daerah rata-rata per tahun berkisar antara 93,68 sampai 96,31 persen. [ipk]