telusur.co.id - Mundurnya dua pejabat Pemprov DKI Jakarta di saat masyarakat sedang mengkritisi anggaran KUA-PPAS DKI tahun 2020, disesalkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Juru Bicara PSI, Rian Ernest Tanudjaja,menilai, terlepas usulan lem aibon, pulpen, komputer, dan influencer, ada kelalaian di tingkat pimpinan yang tidak melakukan pengecekan.
Menurutnya, disengaja atau tidak, seharusnya ada mekanisme pemeriksaan berjenjang.seperti ada atasan dari Kepala sub-bagian yang menginput. Mulai dari Kepala Suku Dinas, Kepala Dinas, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah, hingga akhirnya ada di meja Gubernur sendiri.
Rian pun mencontohkan, dalam kasus anggaran lem Aibon, dimana sebelumnya Kepala sub-bagian Suku Dinas Pendidikan I Jakarta Barat, Sudarman, mengaku sebagai pihak yang memasukkan anggaran lem aibon.
Dikatakan Rian, Sudarman mengaku asal-asalan memilih komponen lem aibon karena harus memenuhi pagu anggaran yang harus segera dimasukkan. Alasannya, anggaran tersebut merupakan komponen sementara atau dummy.
"Ada kejanggalan dalam penggunaan komponen dummy yang faktanya hingga akhir Oktober belum diganti dan baru diubah tanggal 30 Oktober 2019 setelah isu lem aibon diungkap oleh PSI dan menjadi viral.(pasti) ada kelalaian di tingkat pimpinan yang tidak melakukan pengecekan," katanya.
Ia pun meminta Anies, sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak menyalahkan anak buah.
“Pak Gubernur sebaiknya tidak mencari kambing hitam atau mengorbankan anak buah. Sistem sebaik apapun memang perlu diperiksa mendalam oleh Pak Gubernur sendiri pada akhirnya.” ujar Rian.
Tidak itu saja, Rian juga menilai, masalah terbesar proses penganggaran di zaman Gubernur Anies, bukanlah usulan pengadaan fantastis atau kesalahan input, tetapi tidak transparannya anggaran yang disusun.
“Kami menunggu solusi tegas Gubernur, bukan mencari-cari kambing hitam, tapi dengan membuka data usulan anggaran kepada publik hingga level komponen," pungkasnya. [Fhr].