telusur.co.id - Karut marutnya pendistribusian Bantuan Sosial (Bansos) pada saat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bekasi menuai sorotan dari ketua umum LSM Sniper Indonesia Gunawan.
Gunawan mengungkapkan, berpolemiknya pembagian bansos di kabupaten Bekasi, lebih diakibatkan karena tidak siapnya pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menetapakan kebijakan PSBB.
Harusnya, sebelum memutuskan PSBB, Pemkab Bekasi terlebih dulu melakukan kajian dan kesiapan - kesiapan, baik itu dari sisi pemdanya ataupun masyarakatnya dan bagaimana tentang pelaksanaannya.
“Seiring dengan kebijakan itu, harusnya bantuan sosial untuk warga terdampak sudah dipersiapkan, hanya tinggal mendistribusikan secara merata. Artinya di fase pelaksanaan PSBB, pemda tidak lagi berkutat dipersoalan tentang bagaimana penyediaan, pendistribusian dan data penerima bansos sebelum diberlakukan oleh Pemda,” ujar Gunawan.
Karena tidak siap, diperpanjangnya PSBB, justru membuat warga yang terdampak dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang sulit. Keresahan warga bertambah dengan tidak jelasnya penyaluran bansos. Padahal, Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bekasi telah menggembor - gemborkan bansos kepada masyarakat.
“Dengan karut marutnya pendistribusian dan data penerima bansos di kabupaten Bekasi, menuntut dinsos untuk transfaran data penerima bansos dan membukanya ke public,” ungkapnya.
Berikutnya, Gunawan mengkritisi masalah distancing sosial yang belum sepenuhnya dipatuhi oleh warga karena masih banyak warga berkerumun di tempat - tempat keramaian. “Ini kan sebuah persoalan juga yang harus dijalankan tegas oleh Pemkab Bekasi kalau ingin berhasil dalam menurunkan angka - angka Covid-19 di kabupaten bekasi. Kalau sudah seperti itu kenyataannya, ini kan jadi anomali,” jelasnya. [ham]