telusur.co.id - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengaku heran dengan pihak-pihak yang menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan terkait banjir yang melanda ibu kota.
Menurut Trubus, semestinya, pemerintah pusat juga bertanggung jawa, bukan lepas tangan.
"Pemerintah pusat harus bertanggung jawab kemudian jangan dibebankan semuanya pada Pemda. Jadi jangan lepas tanga. jadi nggak bisa kita menyalahkan Anies, Anies bukan supermen," kata Trubus saat dihubungi, Jumat (3/1/20).
Trubus juga menekankan, pemerintah pusat harus mempunyai kebijakan yang jelas mengenai penanganan banjir tersebut, bukan ngambang.
Ia menjelaskan, persoalan banjir ini karena ada perubahan iklim yang memang cukup drastis. Kemudian, lanskap wilayah Jakarta dan penyanggahnya juga sudah mengalami perubahan lantaran masifnya pembangunan infrastuktur, bangunan gedung, apartemen dan pemukiman.
Oleh karena itu, tegas Trubus, tidak bisa juga pemerintah pusat lepas tangan dan menyerahkan sepenuhnya ke Pemda.
"Jadi, cara penanggulangan soal banjir ini memang harus ditangai langsung oleh pemerintah pusat, bukan saling cari kambinghitam, kotak hitamkan. Ini kan jadi rusak, enggak ada penyelesaian dan kita tahu, tiap tahun ada banjir," tukasnya.
Sebelumnya, banjir parah yang melanda DKI Jakarta pada Rabu (1/1/2020), sangat disayangkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Perbaikan tata ruang, dari hulu ke hilir memang sudah sepatutnya dilakukan pihak-pihak terkait.
Di hulu sendiri, Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan bendungan Ciawi dan Sukamahi. Pembebasan lahannya sudah hampir 95 persen. Basuki berharap, proyek tersebut bisa rampung tahun ini.
"Mudah-mudahan dengan beberapa program itu, akan mengurangi atau menambah kesiapsiagaan kita menghadapi musim-musim hujan berikutnya yang mungkin akan menjadi lebih besar dari apa yang sudah kita rasakan hari-hari ini, menurut ramalan BMKG,” jelasnya, Rabu (1/1/2020).
Sayangnya, di bagian bawah, normalisasi Kali Ciliwung disebutnya kurang lancar. Dari target 33 kilometer (Km), yang berhasil dinormalisasi baru 16 Km. Basuki pun kecewa dengan kinerja Pemprov DKI Jakarta.
"Mohon maaf Bapak Gubernur, selama dalam penyusuran Kali Ciliwung, nyata. Kali Ciliwung yang sepanjang 33 Km, yang sudah ditangani normalisasi 16 Km," tukasnya.[Fh]