Telusur.co.id - Direktur Pencapresan DPP PKS, Suhud Alyuddin membantah, bila kader partainya memaksa politikus Gerindra M.Taufik agar menandatangi surat kesepakatan bersama terkait calona wakil gubernur DKI, pengganti Sandiaga Salahuddin Uno.
Menurut Suhud, jika M.Taufik kekeh dengan pernyataannya lebih baik dibeberkan ke publik dan sebut siapa oknum yang dimaksud memaksanya tersebut.
“Suruh sebutin siapa yang memaksa dia (Taufik) untuk tanda tangan. Masa surat sepenting itu dia lupa?,” kata Suhud di Jakarta, Jumat (24/8/18).
Suhud menegaskan, sangat tidak mungkin jika PKS melakukan pemaksaan kepada Gerindra. Sebab, koalisi antara Gerindra dan PKS sudah teruji dan bertahan lama.
“Masa partai sebesar Gerindra dipaksa oleh PKS?, jadi kalau mememg ada, (pemaksaan) pak Taufik tinggal sebut aja nama orangnya sesederhana itu kan,” terang Suhu
Dalam rangka tahun politik, Suhud menyarankan agar Taufik tak mengeluarkan pernyataan yang mengandung kontoversi. Sebab, pernyataan hal seperti itu akan membuat perpecahan antara Gerindra dan PKS.
“Di tengah situasi seperti ini jangan lah (mengeluarkan pernyataan seperti itu) kita membutuhkan kesatuan, kebersaaman. Jangan sampai ada pernyataan seperti ini dan menimbukan perpecahan di koalisi,” tutupnya..
Seperti diwartakan, Ketua DPD Gerindra DKI yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jakarta, M.Taufik mengaku dipaksa PKS meneken surat kesepakatan terkait pencalonan wakil gubernur pengganti Sandiaga.
Pemaksaan itu, kata Taufik, dilakukan di ruang VIP Komisi Pemilihan Umum (KPU), tepatnya pada Jumat (10/8/18) lalu.
“Iya (dipkasa,red) begitulah,” kata Taufik.[far]