Banjir Jabodetabek, Fahri Hamzah: Pak Presiden Dan Gubernur Harus Bersatu, Jangan Bertengkar

Banjir Jabodetabek, Fahri Hamzah: Pak Presiden Dan Gubernur Harus Bersatu, Jangan Bertengkar

telusur.co.id - Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengimbau pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk menjadikan musibah banjir besar di kawasan Jabodetabek sebagai momentum bersatu. Karenanya, Ia mengajak Presiden Joko Widodo dan para gubernur di wilayah provinsi terdampak banjir, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten agar bersinergi mengatas musibah tersebut.

"Sambil membantu para korban, saya menyarankan kepada bapak presiden untuk menjadikan momen ini untuk mengalang persatuan. Ini sama dengan konsep integrasi kawasan harus dimulai dengan sila ke-3 Pancasila kita. Kita harus menghentikan perpecahan yang sudah jadi kenyataan," cuit Fahri lewat akun twitternya, Kamis (2/1/20). 

Fahri mengatakan, para gubernur harus sadar bahwa presiden adalah kekuatan yang paling efektif untuk membangun provinsi dan seluruh wilayah daerah kita.

"Jadi, jangan mau diajak bertengkar dengan presiden nggak ada gunanya. Hasilnya hanya kesengsaraan rakyat. Ini waktu mengubur ego. Bersatu,” tegasnya.

Fahri pun berharap, semoga musibah besar berupa banjir ini dapat menjadi momentum kebersamaan.

"Sambil menemukan ilham dan petunjuk untuk menjawab tantangan masa depan bangsa Indonesia. Menuju kekuatan yang memberi harapan pada bangsanya dan pada umat manusia. Mari kita Gelorakan Semangat IndOnesia Raya!,” ujar politisi yang juga salah satu inisiator Partai Gelora ini.

Lebih jauh menurut Fahri, “Sejak awal, kita membayangkan adanya perencanaan yang terintegrasi pada 3 provinsi dengan pemerintah pusat: Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Tanpa itu, kita akan terjebak saling menyalahkan sebab 3 provinsi ini adalah kawasan yang saling berketergantungan satu sama lain.”

Kata Fahri, provinsi dan kota di Indonesia memang seharusnya direncanakan integrasinya secara fisik juga selain integrasi konsep kenegaraan. Dalam kerangka itu, presiden dan DPR bisa membuat regulasi yang memaksa kawasan tertentu untuk mengikuti konsep besar integrasi kawan tersebut.

“Saya juga percaya bahwa masalah Jakarta; khususnya banjir dan macet lebih mudah diselesaikan oleh kebijakan presiden daripada gubernur. Tapi kalau keduanya bersatu tentu lebih cepat lagi selesainya. Semoga," tukasnya.[Fh]
 

Komentar

Artikel Terkait