telusur.co.id - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengaku tidak mempermasalahkan rencana pemerintah pusat yang akan memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta.
Pemprov DKI, disebutnya, akan fokus menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis negara. “Keputusan pemindahan kewenangan pemerintah pusat. Kami hanya akan fokus memastikan Jakarta sebagai kota bisnis,” sebut Anies di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (25/09/19).
Kendati demikian, ia berharap, bila nanti Jakarta sudah ditinggalkan sebagai ibu kota negara, perhatian pemerintah pusat kepada Jakarta tidak ditinggalkan.
Terlebih, Jakarta akan fokus kepada kota bisnis yang tetap harus mendapatkan perhatian yang khusus dari pusat.
Karena, disebutnya, untuk mempersiapkan Jakarta sebagai pusat bisnis negara, Jakarta memerlukan beberapa aspek mendasar seperti aspek air, rumah dan transportasi yang terintegrasi. Serta anggaran yang tidak sedikit.
Aspek itu, menurut Anies perlu sangat diperhatikan oleh pemerintah pusat. Melihat, baru 60 persen masyarakat Jakarta yang mendapatkan akses air bersih dan 38 persen tidak memiliki akses air bersih.
“Itu di 2020 akses air dapat 100 persen. Juga dalam anggaran. Kita berharap. Ini masuk kedalam anggaran kedepan. Jangan dikasih kewenangannya tidak ada anggarannya. Bagaimana mau mengerjakannya nanti,” ungkapnya lebih lanjut. [Ham]