telusur.co.id - Pasca ditinggal Muammar Ghadafi, situasi dan kondisi Libya semakin parah. Perang saudara antara kubu Fayez al-Sarraj dengan Haftar masih berkecamuk. Berlarut-larutnya perang tidak lepas dari intervensi negara lain.
Juru bicara kementerian luar negeri Turki Hami Aksoy menyalahkan pemerintah Prancis atas ketidakstabilan di Libya, setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron menuduh Turki gagal "untuk menepati janji" untuk mengakhiri campur tangan di negara Afrika Utara.
"(Aktor) utama yang bertanggung jawab atas masalah di Libya sejak krisis dimulai pada 2011 adalah Prancis," kata Hami dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu.
Dikatakan Hami, Macron telah melakukan kesalahan besar karena memberikan dukungan tanpa syarat kepada Haftar untuk memiliki pendapat tentang sumber daya alam di Libya.
Sebelumnya, Macron mengatakan tindakan Turki ikut campur urusan Libya merupakan "pelanggaran nyata" terhadap apa yang dijanjikan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada konferensi Berlin pada 19 Januari di mana para pemimpin dunia berjanji untuk tetap keluar dari konflik Libya.
"Beberapa hari terakhir ini kita telah melihat kapal perang Turki disertai oleh tentara bayaran Suriah tiba di tanah Libya. Ini adalah pelanggaran serius dan eksplisit dari apa yang disepakati di Berlin," kata Macron, merujuk pada KTT internasional.
"Ini adalah kegagalan untuk menepati janjinya," tambah Macron.
Turki mendukung Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui PBB, yakni Perdana Menteri Fayez al-Sarraj. Sementara kepemimpinan Haftar berbasis di timur.
Pertempuran meningkat pada bulan April setelah Haftar melancarkan serangan untuk merebut kendali ibukota, Tripoli, dari GNA. Haftar, yang menikmati dukungan dari Uni Emirat Arab dan Mesir mengatakan kampanye militernya bertujuan menghilangkan "kelompok-kelompok teroris" dari Libya barat. [ham]