telusur.co.id - Pemerintah Korea Selatan merogoh kocek hingga 88 miliar won atau 74 juta dolar AS, yang juga sekitar Rp 1 triliun, untuk mengembangkan sistem pertahanan anti-serangan drone.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan pejabat senior Badan Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) Korsel, Song Chang-joon dalam pernyataan seperti dikutip Reuters, Rabu (18/9/2019).
"Kami ingin mempercanggih sistem tersebut sehingga mampu mencegat pesawat tempur dan juga satelit," kata Song Chang-joon.
Proyek itu diharap selesai pada tahun 2023. Langkah itu disiapkan menyusul insiden penyusupan oleh drone mata-mata Korea Utara.
Sistem pertahanan yang dijuluki Block-I ini dirancang untuk melacak dan menghancurkan pesawat tak berawak dan perangkat udara lainnya, dengan mengunci pisau serat optik yang tak terlihat pada target dari jarak dekat.
Sekedar informasi, pada 2014 drone Korea Utara jatuh saat hendak kembali ke negaranya setelah melancarkan misi pengintaian termasuk terbang langsung di Gedung Biru kepresidenan Korsel dan mengambil sejumlah foto.
Tiga tahun kemudian, 2017, sebuah drone milik Korea Utara ditemukan di wilayah bagian Korea Selatan, di Zona Demiliterisasi yang memisahkan dua Korea itu.
Sekitar 550 gambar situs sistem pertahanan anti-rudal ditemukan dari dalam drone tersebut.
Sistem anti-drone yang akan dikembangkan Korsel tersebut menjadi bagian dari upaya memodernisasi sumber daya militernya.
Kedua pemerintah Korea secara teknis masih berperang sejak berakhirnya Perang Korea 1950-1953 dengan gencatan senjata, bukan dengan perjanjian damai. [ipk]