Tim Kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) melemparkan tanggung jawab penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali yang mendapatkan kritik itu kepada pemerintahan SBY. Mereka menyebut jika inisiatif penyelenggaraan kegiatan tersebut diajukan oleh pemerintahan SBY, bukan pemerintahan Jokowi.
Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan, Heri Gunawan menilai kritik terhadap mewah dan jorjorannya penyelenggaraan Annual Meeting IMF-World Bank 2018 di Bali tidak pantas dilemparkan kepada pemerintahan SBY.
“Setidaknya ada tiga tiga catatan kenapa sikap lempar batu sembunyi tangan semacam itu tidak pantas dilakukan oleh pemerintah,” kata Heri melalui keterangannya, Rabu (10/10/18).
Menurut dia, sewaktu diusulkan oleh pemerintahan sebelumnya, Indonesia tidak sedang menghadapi kondisi force majeure. Indonesia juga tidak sedang menghadapi situasi prihatin, berhadapan dengan tekanan ekonomi, atau sedang menghadapi bencana alam yang membutuhkan perhatian besar dari pemerintah.
"Lagi pula, jangan lupa, sesudah melunasi utang terhadap IMF pada 2006, rezim SBY punya alasan yang cukup untuk menegakkan kepalanya saat berbicara mengenai IMF,” ungkap Heri.
Selain itu lanjut Heri, jika pemerintahan saat ini merasa berbeda haluan dan identitas ideologis dengan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Presiden Jokowi sebenarnya memiliki waktu yang cukup banyak untuk membatalkan kegiatan tersebut sejak 2015 silam.
“Namun toh kesempatan itu tak dimanfaatkan oleh mereka, atau jangan-jangan takut di tinggal Washington setelah sebelumnya dekat dengan Tiongkok,” sebut Heri.
Politis Partai Gerindra ini juga menuturkan, dengan adanya berbagai bencana besar yang terjadi pada tahun 2018 ini, serta tekanan krisis nilai tukar rupiah yang mempengaruhi keuangan negara, defisit transaksi berjalan yang tembus 3 persen, pemerintahan saat ini sesungguhnya memiliki banyak alasan teknis untuk membatalkan, atau paling tidak mengurangi standar kemewahan kegiatan tersebut.
“Sebab, meskipun bidding proposal kegiatan tersebut dilakukan pada 2014, namun anggaran kegiatannya disusun oleh pemerintahan yang sekarang. Apakah itu juga dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo? Ternyata juga tidak!,” tegas dia.
Menurut Heri, pesta mewah Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali itu memang sangat ironis. Anggaran wah, mewah dan fantastis itu sangat kontras dengan citra Presiden Joko Widodo yang sering dikesankan sederhana itu.[far]